"Tidak ada toleransi apapun terhadap para pelaku kekerasan yang menimbulkan luka fisik dan meninggalkan trauma berat bagi korban. Kami yakin DPR akan segera membahas dan mengesahkan RUU TPKS sebagai payung hukum komprehensif yang menjadi kebutuhan kita semua, khususnya perlindungan kepada perempuan dan anak," tegas Menteri Bintang melalui siaran pers, di Jakarta, Jumat.
Menteri Bintang menegaskan inisiasi RUU TPKS ini merupakan terobosan hukum yang memberikan payung hukum secara komprehensif dan terintegratif yang mengatur pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan seksual.
Baca juga: Komnas Perempuan harap partai politik dukung pengesahan RUU TPKS
Pada Jumat, Kemen PPPA mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas PPPA seluruh Indonesia untuk membahas tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pada 4 Januari 2022 terkait kasus kekerasan yang sebagian besar dialami oleh kelompok rentan, yakni perempuan dan anak.
Dalam kesempatan tersebut, peserta diskusi optimistis RUU TPKS sebagai terobosan hukum yang sifatnya lex specialis dalam penanganan, pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi tindak pidana kekerasan seksual dapat menjadi payung hukum dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual.
"Dengan komitmen politik dari DPR, statement Presiden RI terkait RUU tersebut dan komitmen pemerintah yang dibangun, kita berkeyakinan mudah-mudahan dalam masa persidangan pertama DPR, RUU ini bisa diparipurnakan dan dikirimkan ke pemerintah," kata Menteri Bintang.
Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi sikap Presiden dukung percepatan RUU TPKS
Baca juga: Komnas HAM desak pemerintah segera sahkan RUU TPKS jadi undang-undang
Baca juga: MPR: Utamakan kepentingan bangsa dalam percepatan pembahasan RUU TPKS
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
