"Model Pembangunan Ekonomi Indonesia Mesti Dikoreksi"

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah LSM menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera dapat mengoreksi model pembangunan ekonomi Indonesia agar selaras dengan amanat yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

"Pemerintah mesti mengubah model ekonomi Indonesia dengan tidak menyerahkan kepada pasar tetapi kembali kepada sistem ekonomi Pancasila dan konstitusi yang kita miliki," kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih di Jakarta, Selasa.

Menurut Henry amanat UUD 1945 yang terkait dengan sistem perekonomian terutama terletak pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan antara lain "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam bidang pertanian, Ketua SPI mendesak agar pemerintah segera mendistribusikan lahan-lahan produktif kepada petani kecil dan mengembangkan komoditas pangan lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Senada dengan Henry, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqon mengatakan, tata kelola ekonomi mesti dikoreksi khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara peningkatan produksi dan pelestarian lingkungan.

Menurut Berry, tidak mungkin kedua hal itu berjalan beriringan karena beragam upaya peningkatan produksi yang dilakukan oleh beragam perusahaan kerap menimbulkan berbagai permasalahan ekologis yang cukup besar bahkan juga berkontribusi terhadap terjadinya sejumlah bencana.

"Banyaknya bencana ekologis menunjukkan watak rezim ekonomi ekstraktif yang tidak pro-lingkungan," katanya.

Berdasarkan catatan Walhi, pada 2010 telah terjadi 79 konflik di 23 provinsi akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bisnis industri ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) di Indonesia.

Selain itu, LSM lingkungan hidup itu juga menyebutkan bahwa pada 2010 terjadi bencana ekologis sebanyak 936 kali di 23 provinsi dan pencemaran 79 kali di 21 provinsi.

"Hal tersebut terjadi diakibatkan semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup dan terjadinya penyempitan lahan produktif milik rakyat," katanya.

Sementara itu, Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan, koreksi terhadap sistem ekonomi dapat dilakukan antara lain dengan menolak manipulasi korporasi internasional dan lembaga keuangan multilateral yang ingin mendorong perdagangan bebas dan penambahan utang baru.

Dani juga mendesak agar dibatasinya penguasaan modal asing dalam perekonomian nasional dan secara sistematis lebih melibatkan peran serta rakyat banyak dalam seluruh kegiatan perekonomian nasional.

"Dorong pelaksanaan agenda-agenda ekonomi kerakyatan di berbagai bidang sesuai cita-cita proklamasi dan amanat UUD 1945 untuk membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional," katanya.
(M040/S004)