Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman dalam siaran pers di Semarang, Jumat, mengatakan tingginya penerimaan pajak yang tidak tertagih itu diduga sebagai penyebab realisasi pendapatan provinsi ini berada di bawah rata-rata nasional.
Menurut dia, realisasi penerimaan pendapatan Jawa Tengah di 2021 berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri mencapai 96,91 persen.
Baca juga: Korlantas-Kemendagri luncurkan stiker hologram pajak kendaraan
Capaian itu masih di bawah rata-rata nasional sebesar 97,91 persen.
"Pajak daerah yang tidak tertagih sebesar itu sangat disayangkan," kata politikus PKB tersebut.
Oleh karena itu, ia meminta penguatan perangkat agar ke depan tidak terulang kembali.
Ia menilai perlu diberikan penghargaan bagi para wajib pajak yang disiplin membayar pajak.
Baca juga: KPK dorong Bapenda DKI transformasi digital layani pajak kendaraan
"Kalau perlu penarikan pajak dari pintu ke pintu serta kreativitas lainnya juga dilakukan," katanya.
Ia menuturkan meski Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah menyebut tidak ada penurunan target penerimaan seperti provinsi lainnya di masa pandemi ini, target yang sudah ditetapkan itu seharusnya tetap dipenuhi dengan berbagai upaya.
"Segera inventarisasi persoalan yang menyebankan target tidak terealisasi sehingga bisa segera dicari solusinya," katanya.
Baca juga: Pemprov Jawa Tengah ajukan kenaikan pajak sepeda motor
Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
