BUMN Didorong Wujudkan Kedaulatan Pangan

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan, pemerintah seharusnya lebih mendorong BUMN dan bukannya perusahaan multinasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Tanah Air.

"Dorong peningkatan peran BUMN dan koperasi rakyat," kata Henry Saragih ketika ditemui di kantor SPI di Jakarta, Selasa.

Henry menyesalkan bahwa banyak perusahaan yang terlibat dalam Inisiatif Pengembangan Pertanian pada kerangka Forum Ekonomi Dunia (WEF) yang digelar di Jakarta, 12-13 Juni, adalah perusahaan multinasional.

Menurut dia, seharusnya inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi krisis pangan itu akan lebih baik bila disodorkan ke berbagai BUMN.

"Kalau di China, hal seperti ini pasti akan disodorkan ke BUMN yang mereka miliki," katanya.

Selain itu, kritik terhadap keterlibatan beragam perusahaan multinasional dalam inisiatif tersebut juga terkait dengan program 20-20-20 (meningkatkan produksi 20 persen, mengurangi emisi 20 persen, dan mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan 20 persen).

Ketua Umum SPI berpendapat, program 20-20-20 akan sulit terwujud bila hanya mengandalkan peran perusahaan multinasional yang kerap bergantung pada program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqon mengatakan, pemerintah masih belum jelas dalam menjabarkan langkah yang diambil terkait dengan 20-20-20.

Berry mencemaskan bahwa sejumlah langkah yang diambil akan seperti konsep kemitraan inti-plasma di sejumlah tempat yang dinilai masih belum mampu mewujudkan kesejahteraan dari warga yang terlibat.

"Masyarakat yang menjadi plasma tidak lebih dari buruh untuk mengatasi ketersediaan bahan baku untuk perusahaan yang menjadi inti," katanya.

Sebelumnya pertemuan WEF di Jakarta telah menghasilkan kemitraan guna meningkatkan kerja sama dan memberikan peluang bagi pemangku kepentingan dalam sektor pertanian serta membantu terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia.

Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, bentuk kemitraan ini memiliki sasaran konkret dalam bentuk komitmen 20-20-20 yang berarti bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian hingga 20 persen, penurunan gas emisi hingga 20 persen dan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan hingga 20 persen.

Program kemitraan ini juga akan melibatkan Kementerian Pertanian sebagai wakil dari pemerintah serta didukung 14 perusahaan multinasional yang akan memberikan komitmen dan menjalankan investasi dalam bentuk pengembangan industri hilirisasi.(*)
(T.M040/S004)