Pakar Pendidikan: Sekolah Tak Hormat Bendera Salah Pengawas

Sekolah-sekolah yang memiliki kekhasan dalam proses pembelajarannya harus diingatkan untuk tidak membangun sikap eksklusivisme secara berlebihan, sebab tujuan sekolah bukan hanya untuk membuat anak cerdas.

Semarang (ANTARA News) - Pakar pendidikan yang juga Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang, Muhdi, menilai, adanya sekolah melarang siswa menghormat bendera Merah Putih merupakan kesalahan pengawas sekolah.

"Peran pengawas sekolah tidak hanya sebatas mengawasi proses belajar mengajar, namun memastikan berjalannya seluruh fungsi sekolah, termasuk pendidikan dan penanaman nasionalisme terhadap siswanya," katanya di Semarang, Selasa.

Kalau fungsi pengawas sekolah telah dijalankan secara baik dan menyeluruh, katanya, semestinya tidak ada sekolah yang sampai menolak pelaksanaan upacara bendera dan melarang siswanya menghormat bendera seperti di Karanganyar.

Kalau ada indikasi sekolah tak memberikan pendidikan nasionalisme kepada siswanya, katanya, pengawas sekolah seharusnya mengetahui secara dini dan melakukan upaya pembinaan kepada sekolah-sekolah seperti itu.

"Ukurannya tidak hanya sekolah upacara bendera atau tidak, banyak aktivitas-aktivitas lain di sekolah yang berkaitan dengan pendidikan nasionalisme, seharusnya pengawas bisa mengantisipasi hal semacam ini secara dini," katanya.

Ia mengemukakan, panduan pendidikan nasionalisme di sekolah harus dikuasai oleh pengawas sehingga bisa mendeteksi indikasi sekolah yang tidak mengajarkan pendidikan nasionalisme, setidaknya ada standar minimal untuk mengukurnya.

"Kalau yang terjadi di Karanganyar, itu sebenarnya sudah terlambat. Kenapa sudah sampai seperti itu, sampai siswa tidak tahu bagaimana pelaksanaan upacara bendera. Ini sangat mengejutkan," kata Muhdi yang juga Sekretaris Umum PGRI Jawa Tengah itu.

Ia mengatakan, fungsi pengawas sekolah saat ini harus dimaksimalkan dan lebih dicermatkan untuk mengawasi berjalannya seluruh fungsi sekolah.

Sebab, katanya, kasus semacam itu kemungkinan ada di daerah lain.

Ia mengatakan, langkah pembinaan kepada pengelola sekolah yang tidak mengajarkan pendidikan nasionalisme kepada siswanya harus lebih dikedepankan, tanpa harus dengan pemberian hukuman terlebih dulu.

"Sekolah-sekolah, terutama yang memiliki kekhasan dalam proses pembelajarannya harus diingatkan untuk tidak membangun sikap eksklusivisme secara berlebihan, sebab tujuan sekolah bukan hanya untuk membuat anak cerdas," katanya.

Sekolah, katanya, harus menjalankan fungsi pendidikan sesuai tujuan pendidikan nasional, tidak sebatas cerdas.

"Namun jangan lupa peran mereka mendidik siswa menjadi warga negara Indonesia yang baik, salah satunya memiliki nasionalisme," katanya.

(U.KR-ZLS/B/M029/M029) (ANTARA)