Juru bicara Ban, Martin Nesirky, mengatakan di dalam pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, "Sekretaris Jenderal percaya pembentukan kabinet baru Lebanon hari ini, setelah berbulan-bulan konsultasi di bawah pengawasan Presiden Michel Suleiman dan Perdana Menteri Najib Mikati, adalah langkah penting ke arah pembentukan pemerintah eksekutif yang berfungsi di Lebanon."
Pengumuman pembentukan kabinet baru dengan 30 anggota dikeluarkan lima bulan setelah pemerintah di Lebanon bubar akibat ketidaksepakatan tentang pengadilan dukungan PBB mengenai pembunuhan mantan perdana menteri Rafik Al-Hariri 2005.
Nesirky mengatakan Ban berharap kabinet baru tersebut akan membantu negeri itu menangani berbagai masalah penting.
"Sekretaris Jenderal berharap itu akan memungkinkan Lebanon menangani tantangan ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi negeri tersebut dan menggarisbawahi pentingnya bagi para pemimpin Lebanon untuk mempertahankan semangat kerja sama dan dialog nasional," katanya.
Ban sangat mengharapkan diakhirinya kerangka dasar pemerintah baru Lebanon sesegera mungkin, kata Nesirky.
"Ia berharap pemerintah Lebanon menyampaikan kembali komitmennya bagi penerapan penuh Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB dan bagi semua kewajiban internasional yang dihadapi Lebanon," katanya.
Pada Senin Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati juga mengumumkan pemerintah baru yang didominasi oleh sekutu Hizbullah, dukungan Iran, sehingga menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara besar Barat.
Mikati ditunjuk untuk membentuk pemerintah setelah Hizbullah dan sekutunya menjatuhkan koalisi pimpinan perdana menteri Saad Al-Hariri yang didukung Barat pada Januari lalu karena perselisihan yang melibatkan penyelidikan pengadilan yang didukung PBB yang menyelidiki pembunuhan negarawan Rafik Al-Hariri, ayah Saad.
Resolusi 1701 mengakhiri serangan Israel ke Lebanon pada musim panas 2006 dan mengharuskan kedua pihak menghormati "garis biru", yang berfungsi sebagai perbatasan mereka.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
