Indonesia dukung penyusunan "roadmap" untuk Afghanistan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendorong penyusunan peta jalan (roadmap) pemenuhan komitmen-komitmen Taliban untuk mendukung perdamaian dan perbaikan situasi kemanusiaan di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta, Kamis, menjelaskan bahwa roadmap tersebut telah dimasukkan dalam resolusi Sidang Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, pada Desember 2021, yang diselenggarakan khusus untuk membahas isu Afghanistan.

“Indonesia termasuk inisiator pelaksanaan pertemuan tersebut mengingat situasi kemanusian Afghanistan yang semakin memburuk. Posisi Indonesia selalu konsisten, ingin melihat Afghanistan damai, stabil, dan sejahtera,” kata Retno ketika menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI (PPTM) 2022 secara virtual.

Dalam pendekatan dengan Taliban, ujar Retno, Indonesia terus mendorong agar janji-janji yang disampaikan kelompok itu pada Agustus 2021 dapat dipenuhi, termasuk di antaranya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

Sementara di bidang kemanusiaan, Indonesia juga terus berkomitmen untuk berkontribusi memberi bantuan.

“Dua pesawat Indonesia akan segera tiba di Afghanistan membawa bantuan makanan dan nutrisi bagi rakyat Afghanistan, bekerja sama dengan badan PBB,” kata Retno.

Tahun ini, Indonesia akan melanjutkan fokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan bagi perempuan Afghanistan, termasuk melalui pemberian beasiswa pendidikan.

PBB menyatakan Afghanistan di ambang krisis kemanusiaan terburuk di dunia yang merupakan gabungan krisis pangan, krisis bahan bakar, dan krisis likuiditas.

Bencana kemanusiaan besar di Afghanistan diawali dari pembekuan asset dan pinjaman bernilai miliaran dolar AS yang mencapai empat per lima dana pembangunan negara itu, segera setelah negara itu dikuasai Taliban.

Langkah itu ditempuh karena dunia khawatir Taliban masih rezim yang sama kerasnya seperti dengan 20 tahun silam, sekalipun Taliban berulang kali menjanjikan pemerintahan inklusif dan menjamin hak-hak perempuan yang selama ini menjadi keprihatinan luas dunia, termasuk Indonesia.

Penjabat menteri luar negeri yang ditunjuk Taliban, Amir Khan Muttaqi, pernah menyatakan penguasa baru Afghanistan membolehkan perempuan menggeluti pendidikan dan bekerja.

Namun, empat bulan kemudian muncul kabar bahwa anak perempuan dilarang bersekolah dan kelompok itu hanya membolehkan perempuan bekerja di sektor-sektor tertentu seperti bidang perawatan kesehatan.

Karena itu, resolusi yang merupakan dokumen hasil dari pertemuan OKI dianggap penting untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.

Resolusi itu berisi sejumlah langkah, yaitu penyaluran bantuan kemanusiaan dan pembangunan bagi rakyat Afghanistan, mengamankan pasokan vaksin dan obat-obatan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Afghanistan, serta menekankan pentingnya upaya memberantas terorisme dan memastikan Afghanistan tidak dijadikan tempat untuk aktivitas terorisme.

Selanjutnya, resolusi OKI juga mendorong seluruh pihak di Afghanistan untuk mengupayakan inklusivitas, antara lain melalui penyusunan peta jalan untuk meningkatkan partisipasi seluruh kalangan di Afghanistan, termasuk kaum perempuan, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di Afghanistan.

Baca juga: Menyelamatkan Afghanistan dari krisis kemanusiaan
Baca juga: Krisis kemanusiaan jadi fokus utama saat KTT G20 Afghanistan
Baca juga: Indonesia minta G20 bantu atasi krisis kemanusiaan di Afghanistan