CSTO akan kerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan

Jakarta (ANTARA) - Dewan Keamanan Kolektif dari Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (Collective Security Treaty Organization/CSTO) memutuskan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Kazakhstan, kata ketua dewan itu sekaligus Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Kamis (6/1).

"Berdasarkan permintaan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan mengingat ancaman terhadap keamanan nasional dan kedaulatan Republik Kazakhstan, termasuk intervensi eksternal, Dewan Keamanan Kolektif CSTO, sesuai dengan Perjanjian Keamanan Kolektif pasal 4, memutuskan untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian kolektif CSTO ke Kazakhstan," tulis Pashinyan pada laman Facebook-nya.

"Pasukan tersebut akan dikerahkan untuk jangka waktu terbatas guna menstabilkan situasi di negara tersebut," demikian disampaikan Pashinyan.

Tokayev pada Rabu (5/1) mengatakan bahwa dia akan "berupaya sekuat mungkin" karena situasi di Kazakhstan menjadi "sangat genting".

Tokayev dalam pidatonya kepada rakyat Kazakhstan menyebutkan bahwa sekitar setengah dari wilayah negara itu dilanda kerusuhan. Dia menambahkan bahwa situasinya sangat genting, khususnya di kota Almaty.

"Saya akan berupaya sekuat mungkin... Bersama-sama kita akan mengatasi periode suram ini dalam sejarah Kazakhstan," katanya.

Sebelumnya pada Rabu(5/1), Tokayev menandatangani dekrit presiden untuk menerima pengunduran diri pemerintah negara itu.

Berdasarkan dekrit tersebut, anggota pemerintah akan tetap menjalankan tugasnya hingga pemerintahan baru terbentuk.