Kemenkumham: RUU TPKS masuk Prolegnas 2022

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Tubagus Erif Faturahman mengatakan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2022.

"DPR memasukkan RUU TPKS ke Prolegnas 2022 dan pembahasannya akan dilanjutkan di 2022," kata Kabag Humas Kemenkumham Tubagus Erif Faturahman di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan dalam prosesnya RUU TPKS masih pembahasan di tingkat DPR. Karena belum selesai di 2021, RUU yang merupakan prakarsa wakil rakyat tersebut dimasukkan ke Prolegnas 2022.

"Pimpinan DPR sudah memberi perhatian dan mendorong agar RUU TPKS ini bisa segera diselesaikan dan disahkan," kata Tubagus.

Dari sisi komitmen, keinginan Presiden juga sudah mendapat perhatian dari DPR. Artinya, kedua belah pihak yakni eksekutif dan legislatif telah sepaham mengenai RUU TPKS.

Pemerintah juga mendorong untuk dilakukan percepatan pembahasan RUU TPKS dengan membentuk gugus tugas yang beranggotakan Kemenkumham, Kantor Staf Presiden, Kementerian Agama dan Polri.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) sendiri dipercaya sebagai Ketua Gugus Tugas guna mempercepat atau mendorong disahkannya RUU TPKS menjadi undang-undang.

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Wamenkumham selaku Ketua Gugus Tugas yakni mendorong DPR/Badan Legislatif untuk segera menyelesaikan ruu yang dimaksud di internal DPR.

"Gugus tugas juga sudah menyusun daftar inventarisasi masalah RUU TPKS yang belum final," ujarnya.

Terakhir, saat ini Badan Legislatif DPR sedang merampungkan penyusunan RUU dimaksud. Namun, yang menjadi masalah ialah adanya tarik-menarik antara satu fraksi dengan fraksi yang lain.