KNPI: Bangsa Sudah Kehilangan Kewibawaan

Jakarta (ANTARA News) - DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai saat ini bangsa Indonesia telah kehilangan kewibawaan. Akibatnya banyaknya kepentingan asing masuk mempengaruhi kebijakan negara, baik ekonomi, politik, budaya, dan bahkan kedaulatan NKRI.

"Bukan hanya itu, pemimpin pun tidak ada wibawanya lagi bagi rakyatnya," kata Ketua Umum KNPI Ahmad Doli Kurnia disela acara Rapat Kerja Nasional II Pemuda/KNPI, di Ternate, Maluku Utara, Minggu (12/6).

Dalam keterangan tertulisnya, Doli Kurnia mengatakan, kewibawaan hukum Indonesia saat ini berada di titik rendah yang ditandai masyarakat tampak bingung membedakan mana yang salah mana yang benar sehingga keputusan hukum tidak dapat dieksekusi.

"Kami punya pengalaman banyak soal ini. Pemimpin kita pun tidak berani tegas menghargai keputusan hukum. Kepastian hukum tidak ada di negara kita yang dulu di kenal sebagai negara hukum. Aparat hukum, orang yang bekerja pada lingkungan penegak hukum, termasuk di lingkungan kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif justru merasa menjadi hukum itu sendiri dan menafsirkan sendiri nilai kebenaran dan keadilan berdasarkan seleranya," ujanya.

Menurut dia, hal-hal itulah yang membuat demokrasi bangsa Indonesia saat ini kehilangan kewibawaan dan akhirnya bangsa Indonesia kehilangan kewibawaan.

"Semua itu disebabkan karena kita semua kehilangan karakter sebagai sebuah bangsa yang besar dan spesifik, yang membedakan kita dengan bangsa lain," kata dia.

Seiring hal itu, DPP KNPI berharap seluruh elemen bangsa dapat mengembalikan Pancasila kepada filosofi kehidupan masyarakat kita. Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

"Saya mengimbau agar pemerintah dan pemimpin kita harus bisa tegas serta menghormati setiap keputusan hukum, termasuk keputusan tentang keabsahan KNPI di bawah saudara Doli," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membuka Rakernas II KNPI menyampaikan pemuda harus mengambil peran strategis untuk menyambut regenerasi kepemimpinan ke depan.

Marzuki juga mengimbau KNPI untuk ikut memberantas penyakit-penyakit yang berkembang saat ini di masyarakat, khususnya dalam tubuh Ormas termasuk organisasi kepemudaan, seperti politik uang.

"Saya prihatin dengan maraknya politik uang di Indonesia saat ini. KNPI dan pemuda harus di depan melawan itu," ujar dia.

Seperti diketahui, DPP KNPI melaksanakan Rakernas II Pemuda/KNPI 10-12 Juni 2011 di Ternate, Maluku Utara yang diikuti 163 peserta mewakili 77 OKP dan DPD KNPI Provinsi.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie pada Jumat malam membuka secara resmi Rakernas KNPI. Dalam acara pembukaan tersebut, juga dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara, pejabat militer, dan unsur Forum Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara.

Dalam Rakernas tersebut membahas pandangan dan konsep pengembangan pembangunan Indonesia yang berbasis agraris dan maritim, khususnya diorientasikan untuk mengangkat perekonomian rakyat.

Rakernas ini juga dihadiri oleh Menteri KKP, Fadel Muhammad, pakar kelautan Dr. Arif Satria serta Menteri PDT, Helmi Faishal dan Bupati Jayapura Habel Melchias. "Dengan materi-materi itulah Rakernas ini akan mengevaluasi dan merumuskan program berikutnya sebagaimana amanat konstitusi," demikian Ahmad Doli Kurnia.(*)