Hamas Tolak Salam Fayyad Jadi PM Palestina

Gaza City (ANTARA News/AFP/Xinhua-OANA) - Faksi Hamas menentang Salam Fayyad untuk pos perdana menteri dalam pemerintah transisi Palestina, kata seorang juru bicara Hamas kepada AFP, Ahad.

Penentangan Hamas terhadap Fayyad telah diungkapkan beberapa hari sebelumnya, ketika nama Fayyad mencuat dicalonkan partai Fatah untuk jabatan itu.

Gerakan Hamas yang mengontrol Gaza, mengatakan pada Kamis lalu, bahwa pihaknya tak bisa menerima Salam Fayyad, perdana menteri yang berkedudukan di Tepi Barat, untuk memimpin pemerintah persatuan Palestina mendatang.

"Penunjukan Fayyad untuk pemerintah baru tak bisa diterima dan tidak bisa secara teori atau praktik dia memimpin rekonsiliasi," kata Mousa Abu Marzouk, wakil ketua politbiro Hamas.

Abu Marzouk mengatakan, pemerintahan persatuan harus diganti pemerintah Gaza Hamas dan pemerintah Fayyad di Tepi Barat.

"Kami tak bisa membicarakan tentang pembubaran pemerintah Haneya sementara Fayyad masih menjadi perdana menteri," katanya. merujuk Perdana Menteri (PM) Hamas, Ismail Haneya.

Kebijakan ini untuk pertama kalinya Hamas mengumumkan secara terbuka bahwa pihaknya menolak Fayyad untuk memimpin pemerintahan. Abbas menginginkan Fayyad untuk menjadi perdana menteri lagi juga karena penerimaan Barat akan mencegah isolasi internasional terhadap pemerintahan Palestina.

Sementara itu, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dari Partai Fatah, lawan utama Hamas, mengecam upaya Hamas untuk memberlakukan sikapnya itu menjelang pertemuan di Kairo mendatang guna membahas pembentukan pemerintahan.

Seorang pemimpin Fatah mengecam pernyataan-pernyataan Abu Marzouk, dan menambahkan bahwa dia hendaknya tidak membahas hal ini di media. "Posisi-posisi akan lebih baik diumumkan di dalam meja dialog, bukan melalui media," kata Hussien al-Sheikh dari kelompok Fatah.

Dia mencatat bahwa masalah ini akan dibahas secara menyeluruh ketika Hamas dan Fatah bertemu di Kairo pada Selasa.

Abbas menugasi Fayyad, yang didukung ekonom barat, untuk memimpin pemerintah di Tepi Barat setelah pasukan Hamas pro-Abbas merebut Gaza pada 2007. Hamas telah menguasai Gaza sejak itu dengan pemerintahan sendiri.

Pada Selasa, wakil dari Hamas dan Fatah akan berbicara tentang pembentukan pemerintah teknokratis sesuai dengan perjanjian yang ditengahi Mesir yang ditandatangani awal bulan lalu.

Perjanjian ini berusaha untuk mengakhiri perpecahan politik antara Gaza dan Tepi Barat.Amerika Serikat dan kebanyakan negara Eropa mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris karena menolak untuk mengakui Israel.
(Uu.H-AK/S004)