Biaya persalinan warga miskin yang sebelumnya berasal dari APBD, mulai 2011 diarahkan seluruhnya untuk pengobatan, sedangkan biaya persalinan warga miskin sudah ditanggung penuh Kementerian Kesehatan.

Mataram (ANTARA News) - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengarahkan seluruh dana jaminan kesehatan masyarakat yang bersumber dari APBD untuk pengobatan, karena biaya persalinan bagi warga miskin ditanggung dana APBN, kata pejabat berwenang.

"Biaya persalinan warga miskin yang sebelumnya berasal dari APBD 1 dan 2, mulai 2011 diarahkan seluruhnya untuk pengobatan, sedangkan biaya persalinan warga miskin sudah ditanggung penuh Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram I Gede Ketut Lania, di Mataram, Minggu.

Ia menyebutkan, jumlah dana jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, pada 2011 sekitar 2,4 miliar. Angka itu tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Dana tersebut sebagian besar diarahkan untuk membiayai persalinan warga miskin, sesuai dengan kesepakatan antara Pemkot Mataram dengan Pemprov NTB yang menginginkan terjadinya penurunan angka kematian ibu dan bayi menuju nol (Akino).

Menurut dia, kematian ibu saat melahirkan menjadi salah satu masalah yang menyebabkan indeks pembangunan manusia (IPM) NTB masih berada di posisi 32 dari 33 provinsi di Indonesia.

"Oleh sebab itu, Pemkot Mataram dan Pemprov NTB sepakat agar 60 persen dana Jamkesmas pada 2010, diarahkan untuk membiayai persalinan warga miskin dan 40 persen untuk pengobatan," ujarnya.

Namun, kata dia, dengan adanya bantuan dana jaminan persalinan (Jampersal) dari Kemenkes pada 2011 sebesar 1,79 miliar, maka dana Jamkesmas dari APBD seluruhnya diarahkan untuk pengobatan sekitar 67.720 warga miskin yang terdata.

Dengan porsi anggaran yang lebih besar, lanjutnya, warga miskin yang membutuhkan operasi besar dan harus dirujuk ke rumah sakit di luar NTB, bisa tertangani.

"Tahun lalu, kami mengirim beberapa warga miskin ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, Bali, untuk dioperasi. Jadi tidak hanya pengobatan kecil-kecilan saja," ujarnya.

Lania berharap dengan porsi anggaran untuk kesehatan yang terus bertambah, peningkatan kualitas hidup masyarakat di NTB, khususnya di Kota Mataram, bisa terwujud, sehingga IPM NTB bisa terangkat.


(T.KR-WLD/B/A035/C/A035) (ANTARA)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011