Gubernur Sulteng upayakan percepatan penyelesaian dampak gempa 2018

Palu (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengupayakan percepatan pemulihan dan penyelesaian dampak bencana alam gempa bumi, tsunami dan likuefaksi tahun 2018, yang menimpa Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, dan sebagian Parigi Moutong (Padagimo).

"Penanganan dampak bencana ini saya utamakan demi percepatan pemulihan masyarakat dan daerah," ucap Rusdy Mastura di Palu, Rabu.

Rusdy Mastura mengatakan berdasarkan evaluasi Pemprov Sulteng terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, ditemukan beberapa kendala, sehingga terjadi pelambatan penyelesaian dampak bencana dalam skema rehabilitasi-rekonstruksi, yakni berakhirnya masa berlaku Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018.

"Saya berjuang untuk perpanjangan Inpres rehabilitasi-rekonstruksi ini," ujarnya.

Mengenai ketersediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap, Gubernur Rusdy Mastura mengalokasi anggaran senilai Rp10 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan hunian tetap penyintas gempa dan likuefaksi Petobo, pembebasan lahan pembangunan hunian tetap penyintas gempa dan tsunami di Kelurahan Talise senilai Rp3,5 miliar.

Sedangkan pembebasan lahan pembangunan SPAM senilai Rp2,6 miliar, serta mendukung percepatan rehabilitasi-rekonstruksi dampak gempa dan likuefaksi di Kabupaten Sigi senilai Rp6 miliar, dan percepatan rehabilitasi-rekonstruksi pascagempa dan tsunami di Kabupaten Donggala senilai Rp12, miliar.

Bencana alam 2018 menimpa Padagimo, memberikan dampak yang sangat luas dan berkepanjangan, salah satunya meningkatnya angka kemiskinan daerah, khususnya di wilayah Padagimo.

Karena itu, percepatan pemulihan dan penanganan dampak bencana, kata Gubernur Rusdy, merupakan upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Wakil Gubernur Sulteng Ma'mun Amir menyatakan masalah terkait dengan penanganan dampak bencana alam 2018 yang hingga kini belum selesai akan disampaikan langsung kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pemprov Sulteng menyebut Wapres Ma'ruf Amin direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Palu, pada Kamis (6/1) untuk mengevaluasi penanganan dampak bencana alam 2018.

"Seluruh permasalahan terlebih dahulu di diinventarisasi, baik sarana, prasarana dan infrastruktur, khususnya lahan dan air bersih sehingga setiap kendala dan masalah akan disampaikan kepada bapak Wakil Presiden RI, sebagai bahan laporan bersama melalui pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah," kata Ma'mun Amir.