Mamuju (ANTARA News) - Dewan Koperasi Indonesia meminta Pemerintah memperjelas arah penataan pembangunan ekonomi bangsa pada 2014 dalam rangka menyejahterakan seluruh masyarakat.
"Pemerintah Indonesia harus memperjelas arah penataan pembangunan ekonomi bangsa hingga 2014 yakni pembangunan ekonomi yang menyejahterahkan masyarakat," kata Ketua Dekopin Nurdin Halid pada pelantikan Ketua Dekopin Sulbar, di Mamuju, Sabtu.
Ia mengatakan, kondisi ekonomi bangsa Indonesia saat ini masih dalam keterpurukan karena kekayaan alam yang ada di negara ini masih dalam kondisi yang dikuasai bangsa asing yang akibat arah pembangunan ekonomi bangsa ini belum jelas.
"Telekomunikasi di udara sudah dikuasai asing, begitu juga dengan yang lainnya hutan lahan pertanian semua dikuasai asing tidak ada yang tersisa yang membuat bangsa ini semakin miskin dan jauh dari kesejahteraan,"katanya.
Menurut dia, meskipun secara angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bagus dibandingkan negara lainnya didunia, namun pertumbuhan ekonomi itu tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, melainkan hanya dinikmati para konglomerat.
"Itu karena arah pembangunan ekonomi bangsa ini hanya menguntungkan konglomerat yakni para pelaku usaha kelas menengah keatas yang ada dinegara ini, bukan untuk seluruh masyarakat di negara karena arah pembangunan bangsa ini tidak jelas yakni belum berpihak kepada masyarakat pelaku ekonomi kecil seperti koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM),"katanya.
Oleh karena itu ia meminta pemerintah dinegara ini harus memperjelas arah pembangunan ekonominya dengan memperhatikan pelaku UKM dan koperasi dan tidak hanya membangun ekonomi yang hanya menguntungkan konglomerat atau pemodal besar.
"Pemerintah harus peduli kepada koperasi dan UKM dengan terus mengembangkannya, dengan membuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak kepada mereka demi kemajuan ekonomi seluruh masyarakat Indonesia, karena pembangunan UKM dan Koperasi merupakan pondasi ekonomi bangsa,"katanya.
Menurut dia, pada tahun 1998 lalu terjadi krisis ekonomi bangsa ini, seluruh konglomerat kabur keluar negara dengan membawa hampir seluruh kekayaan negara ini, namun karena adanya pondasi ekonomi bangsa ini seperti koperasi dan UKM maka bangsa ini tetap berjaya dan tidak goyah.
"Bangsa ini tidak terpuruk begitu jauh meskipun pada krisis ekonomi 1998 sekitar 650 triliun kekayaan negara ini dibawa kabur konglomerat keluar negeri, itu karena negara ini pondasi ekonomi yang kuat yakni pelaku UKM dan Koperasi, yang tetap memiliki sembako untuk masyarakat, untuk menjadi dasar ekonominya,"katanya.
Sehingga ia meminta pemerintah mampu menata kembali ekonomi negara ini dengan tidak mengenyampingkan keberadaan koperasi dan pelaku UKM.(*)
(KR-MFH/M027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
