Jakarta (ANTARA News) - Anggota Panitia Kerja RUU BPJS DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, dalam rapat-rapat yang berlangsung cukup alot dengan wakil dari Pemerintah, akhirnya disepakati tujuh hal krusial untuk diperdebatkan, termasuk dua badan penyelenggara jaminan sosial.
"Ada tujuh hal krusial yang diperdebatkan antara Pemerintah (diwakili delapan kementerian dan institusi) dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk Rancangan Undang Undang (RUU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) itu. Mudah-mudahan ada solusinya," ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Dua badan penyelenggara jaminan sosial yang disepakati, menurutnya, juga melalui suatu perdebatan hangat.
"Karena ada pihak yang belum mau menjalankan amanat Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah diundangkan sekitar lima tahun lalu, di mana UU SJSN ini mesti dilaksanakan antara lain dengan dukungan UU BPJS sekarang," katanya.
Mengapa itu terjadi, karena menurutnya, masih ada tarik menarik mengenai status badan penyelenggara jaminan sosial itu.
"UU SJSN yang merupakan pengejawantahan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan, badan-badan itu harus bersifat nirlaba, jangan mengejar keuntungan. Tetapi kan Anda tahu sendiri perilaku dan kiprah Taspen, Jamsostek, Askes dan Asabri sekarang," ungkapnya.
Dua Penyelenggara
Namun satu hal yang membuat Rieke Diah Pitaloka dkk lega, karena akhirnya masalah kelembagaan ini masuk dalam tujuh materi perdebatan krusial.
"Daripada dihilangkan, lebih baik diperdebatkan saja. Yang jelas Pemerintah menyatakan setuju adanya proses transformasi dalam hal program, kepesertaan, aset dan kelembagaan itu (Taspen, Askes, Jamsostek, Asabri) ke dalam BPJS," ujarnya.
Dijelaskan, jumlah BPJS nantinya ada dua. "Terdiri dari BPJS pertama mengelola jaminan kesejahtan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan BPJS kedua mengurus jaminan hari tua dan jaminan pensiun," ungkapnya lagi.
Rapat Panja RUU BPJS dengan Pemerintah yang berlangsung Jumat (10/6) kemarin, hari ini menurutnya dilanjutkan siang (diskedul mulai pukul 12.00 WIB) di ruang Komisi IX DPR RI.
"Kami merasa perlu dukungan kuat dari rakyat banyak, terutama yang merasa perlu jaminan dasar seumur hidup berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan kematian. Silahkan memonitor dan mengawal pembahasan RUU BPJS ini," pungkas Rieke Diah Pitaloka.(*)
(T.M036/M027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
Yang belum baik disempurnakan.............
Negara mempunya keterbatasan keuangan mampukah membiayai Jaminan Sosial sesuai standar ideal....????
Masalah yg menghadang saat ini adalah masala KORUPSI, mengapa kita tidak fokus kemasalah tersebut karena sudah jelas yang membuat MISKIN NEGARA INI adalah K O R U P S I bukan karena tuntutan Jaminan Sosial.......
Bila sesuatu dikaitkan dengan POLITIK (2014 ..???) sudah pasti hasilnya BURUK
perjuangan dengan mengatasnamakan rakyat dgn mebodohi rakyat tunggu saatnya pasti kualat.....
Pakailah nurani yang jernih, bersih