DKI diminta waspadai kemungkinan peningkatan pasien Omicron

Ini sepatutnya diwaspadai

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak meminta agar Pemprov DKI Jakarta mewaspadai kemungkinan peningkatan pasien COVID-19 varian Omicron, khususnya terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen sejak Senin (3/1).

"Ini sepatutnya diwaspadai. Walaupun gejalanya tidak seberat varian Delta yang luar biasa di gelombang kedua, tetapi kasus Omicron juga bisa membuat RS jadi penuh dan buat kesulitan di masyarakat," kata Gilbert dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurut politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu, angka kasus dengan tren meningkat sebaiknya diwaspadai akan kemungkinan menyebar dengan cepat karena masyarakat yang sudah tervaksinasi juga dapat tertular varian Omicron.

"Pada konteks itu, PTM sekolah yang sudah berjalan di DKI harus jadi perhatian," ucapnya.

Gilbert menyebut dalam pemantauannya langsung di lapangan, proses pembelajaran dalam PTM hanya berlangsung sekitar tiga jam dan juga menemukan sudah cukup banyak siswa yang sudah divaksinasi, namun baru dosis pertama.

"Vaksinasi ini tidak sepenuhnya mampu menghadang varian Omicron dan siswa mempunyai mobilitas yang tinggi, apalagi seperti euforia karena sudah lama tidak masuk sekolah. Sebaiknya prokes 3M diawasi ketat di sekolah, baik oleh orang tua yang hadir, juga oleh guru karena ini tanggung jawab semua pihak," tuturnya.

Menurut Gilbert, di tengah vaksinasi pada anak yang saat ini belum terkejar, bila perlu anak yang belum vaksinasi tidak diperbolehkan masuk sekolah.

Mengingat penularan Omicron lebih cepat, lanjut dia, sebaiknya dilakukan pembatasan lama waktu tatap muka atau pelajarannya di sekolah yang bisa dilakukan setidaknya selama sebulan.

"Ini bertujuan untuk mengurangi kontak, tahapan untuk menghentikan tatap muka bilamana perlu dan evaluasi dampak tatap muka," tuturnya.

Lebih jauh, Gilbert mendorong Pemprov DKI Jakarta terus mengingatkan kemungkinan kasus infeksi varian Omicron berpotensi naik dan menimbulkan gelombang ketiga.

"Kuncinya adalah 3M. Pengawasan oleh TNI Polri perlu, karena kalau sudah banyak yang terinfeksi, beban negara juga berat," ucap mantan Wakil Rektor Akademik UKI tersebut.