Menkeu Janji Perhatikan Kemajuan Ekonomi NTB

Mataram (ANTARA News) - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zainul Majdi, mengatakan, ketika keduanya membahas pembelian tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (9/6), Menteri Keuangan Agus Martowardojo, berjanji akan memperhatikan kemajuan ekonomi daerah NTB.

"Menteri Keuangan menyampaikan bahwa akan memberikan perhatian khusus dan komitmennya kepada Pemprov NTB khususnya dalam masalah ekonomi," kata Majdi, kepada wartawan di Mataram, Jumat.

Majdi mengaku menemui Menteri Keuangan (Menkeu) atas undangan silaturahmi sekaligus membahas polemik divestasi tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang dibeli pemerintah pusat.

Pada 6 Mei lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) resmi membeli tujuh persen saham divestasi PTNNT dengan nilai 246,8 juta dolar AS.

Semula harga tujuh persen saham divestasi itu sebesar 271 juta dolar AS, namun akhirnya pemerintah mendapatkan potongan harga menjadi 246,8 juta juta dolar AS.

Penandatangan perjanjian jual beli saham divestasi tahun 2010 itu dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon dengan Direktur Utama Newmont Martiono, Vice President and Deputy General Newmont Mining Corporation Blake Rhodes, dan Vice President Newmont Mining Cooperation Toru Tokuhisa.

Penandatangani itu disaksikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Aula Mezanine Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta.

Namun, pembayaran atas pembelian tujuh persen saham itu belum juga terealisasi sehingga pemerintah daerah di NTB masih terus berupaya memperjuangkan hak pembelian saham tersebut, sepanjang masih ada ruang untuk itu.

Majdi mengatakan, dalam pertemuan dengan Menkeu, ia menyampaikan amanah yang dititipkan oleh DPRD Provinsi NTB serta keinginan yang dimiliki oleh seluruh rakyat NTB, mengenai tujuh persen saham PTNNT yang telah resmi dibeli oleh pemerintah pusat.

Menkeu tidak secara pasti menanggapi keinginan masyarakat NTB terkait saham Newmont itu, namun menyatakan akan memberikan perhatian khusus dan komitmennya kepada Provinsi NTB khususnya dalam masalah ekonomi.

"Banyak masukan terkait tujuh persen saham PT NNT itu, dan permasalahan tersebut sudah masuk kedalam wilayah pembahasan antara Menteri Keuangan dengan DPR. Pemprov NTB hingga saat ini masih menunggu keputusan dari pembahasan tersebut," ujarnya.(*)

(T.A058/B012)