Wapres: Selesaikan Temuan KPK dalam Penyelenggaraan Haji

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto untuk segera menyelesaikan 10 kasus penyelenggaraan haji yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini diungkapkan Wakil Presiden saat memberi arahan khusus kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Wapres Slamet Riyanto saat mendampingi kunjungan Wapres di Kantor Haji Madinah, di Arab Saudi, Jumat, demikian siaran pers yang diterima ANTARA dari Kantor Wakil Presiden , Jumat.

Wapres mengatakan dirinya telah menerima tembusan surat dari KPK yang merinci ada 48 temuan mengenai penyelenggaraan haji. Sebanyak 38 temuan sudah diselesaikan.

"Sisa 10 temuan harap segera diselesaikan," kata Wapres yang melakukan kunjungan disela-sela ibadah umroh.

Sementara itu, pada kesempatan itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto melaporkan, Kuota haji Indonesia untuk tahun 1432 H/2011 M sebanyak 211.000 jemaah.

Dari total kuota itu, 17.000 di antaranya menjadi jatah haji khusus yang diselenggarakan 215 perusahaan. Sisa kuota semuanya untuk haji reguler yang telah dibagi ke 33 provinsi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2011.

Sedangkan jumlah jemaah haji yang telah terdaftar hingga 7 Juni 2011 sudah tercatat sebanyak 1.420.915 orang, yang terdiri atas pendaftar haji reguler 1.377.414 orang dan haji khusus 43.501 orang. Jumlah pendaftar yang jauh melampaui kuota ini membuat waktu tunggu menjadi semakin lama.

Selain itu, ia juga melaporkan, mulai tahun ini jemaah haji akan menggunakan seragam batik sebagai pengganti seragam tahun-tahun sebelumnya yang berwarna hijau telur asin. Di samping itu jemaah haji juga memakai gelang identitas yang berisi nama, nomor paspor, nomor kloter dan embarkasi.

Pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi melalui 11 embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Batam, Padang, Palembang, Jakarta, Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar. Di samping 11 embarkasi itu, juga ada tiga embarkasi antara yang telah berfungsi melaksanakan proses kepabeanan, imigrasi, dan karantina. Ketiga embarkasi itu adalah Gorontalo, Mataram, dan Lampung.

Untuk membantu penyelenggaraan haji, Pemerintah merekrut tenaga musiman (temus) sebanyak 589 orang. Mereka adalah mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan penduduk asal Indonesia di Arab Saudi.

Sampai dengan 8 Juni 2011, Pemerintah sudah memperoleh pemondokan di Mekkah bagi 92,83 persen jamaah atau 185.700 jemaah. Pemerintah tahun ini mengupayakan agar jarak pemondokan yang terjauh adalah 2,5 kilometer dari Masjidil Haram. Pemondokan jamaah di Mekkah berlokasi di kawasan Misfalah, Bakhutmah, Jarwal, Hafair, Ummul Qura, Jumaizah dan Mahbas Jin.

"Pemondokan tahun ini akan lebih baik daripada pemondokan di tahun sebelumnya," kata Dirjen Slamet. Pada musim haji 1430 H/2009 M jarak pemondokan terjauh di Mekkah tujuh kilometer. Sedangkan pada musim haji tahun 1431 H/2010 M jarak pemondokan terjauh masih empat kilometer.

Sedangkan untuk pemondokan jamaah haji di Medinah, Pemerintah mengupayakan pemondokan yang dekat dengan Masjid Nabawi, di Markaziyah.

Pada musim haji tahun 1430 H/2009 M, 83 persen jamaah menempati pemondokan yang berlokasi di Markaziyah. Pada Tahun 1431 H/2010 M jemaah yang tinggal di kawasan Markaziyah sebanyak 94 persen. Tahun ini, Pemerintah mengupayakan. seluruh jamaah dapat menempati pemondokan di Markaziyah.

Proses penyewaan pemondokan di Madinah harus selesai pada akhirJuni 2011 ini.(*)
(Tz.M041/A011)