Akbar : Tak Ada Perubahan Signifikan dalam Politik Anggaran

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, tidak ada perubahan yang signifikan dalam politik anggaran kita sehingga masih bersifat rutinitas tahunan. Akibatnya, tidak ada ruang fiskal yang cukup untuk membangun infrastruktur yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.

"Jangankan membangun, untuk menjaga kondisi infrastruktur yang ada pun kita masih kesulitan," kata Akbar ketika tampil sebagai keynote speech dalam seminar politik anggaran bertajuk "Apa yang Salah dengan Anggaran Kita? di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, infrastruktur summit yang beberapa kali diadakan untuk menarik investor, juga tidak banyak memberikan hasil. Karenanya, jika tidak ingin dikatakan ada yang salah dalam birokrasi kita, maka hal seperti ini tentu ada yang harus diperbaiki.

"Khususnya persoalan pembebasan tanah menjadi kendala utama yang harus dipecahkan, selain kebutuhan dana yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBN," ujarnya.

Lebih lanjut Akbar mengatakan, politik anggaran harus diarahkan pada prioritas tiga kebijakan yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor karena ketiga kebijakan itu telah dicanangkan pemerintah saat ini. "Konsentrasi anggaran harus difokuskan pada tiga prioritas tersebut, sehingga menjadi leading sector dalam pembangunan yang kita laksanakan. Tanpa begitu, maka kebijakan tiga prioritas itu hanya menjadi slogan semata," kata bekas Ketua DPR RI itu.

Sementara itu, pengamat ekonomi Didik J Rachbini mengatakan, jumlah utang dalam negeri hampir sama dengan tingkat keborosan APBN setiap tahun. Jadi untuk apa menambah utang jika yang boros bisa dikurangi.

"Menurut saya, kita tidak perlu menambah utang lagi apabila kita mampu melakukan penghematan anggaran dan menutup kebocoran," katanya.

Ia mengatakan, implementasi anggaran sangat lemah, terutama pada kuartal awal. Sisa anggaran di daerah bisa mencapai 6070 triliun rupiah, juga jumlahnya hampir sama di pusat.

Dalam kesempatan sama, anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Arief Budimanta mengatakan politik anggaran defisit dengan pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi sangat berbahaya, karena warisan utang yang turun temurun.

"Politik anggaran dengan prinsip 'gali lubang tutup lubang' harus diakhiri. Pemerintah harus melakukan perubahan dalam politik anggaran agar beban utang bisa segera diatasi," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.
(zul)