Pemprov dan Kemenag NTB imbau masyarakat tak terprovokasi

Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengimbau masyarakat tidak terprovokasi menyusul beredarnya cuplikan video seorang tokoh agama dari Pondok Pesantren As-Sunnah Ustadz Mizan Qudsiah yang diduga ucapannya mendiskreditkan makam keramat para leluhur di Pulau Lombok sehingga menyebabkan terjadinya pengrusakan terhadap Ponpes Pesantren As-Sunnah Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur, pada Minggu (2/12) dini hari.

"Kita harap masyarakat mengedepankan cara-cara yang persuasif, jangan sampai anarkis," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Zaidi Abdad di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin.

Zaidi Abdad meminta kepada masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum yakni kepolisian agar mengusut kasus tersebut hingga tuntas.

"Persoalan ini harus diclearkan. Caranya salah satunya mengamankan yang bersangkutan (Ustadz Mizan Qudsiah, red) untuk melindunginya agar tidak menimbulkan keresahan. Karena kalau masyarakat itu melihat tidak ada tindakan pasti dia akan bertindak sendiri. Nah itu mestinya yang segera dilakukan," tegas Zaidi Abdat usai rapat usai rapat koordinasi menyikapi viralnya cuplikan video tokoh agama dari Pondok Pesantren As-Sunnah Ustadz Mizan Qudsiah yang menyebabkan terjadinya insiden pengrusakan pondok pesantren tersebut pada Minggu (2/12) dini hari.

Selain itu, dalam rapat koordinasi tersebut kata dia, seluruh organisasi kemasyarakatan (Ormas) sudah sepakat bahwa dalam menyampaikan ceramah kepada umatnya tidak menghakimi ataupun menyinggung perasaan orang lain. Karena, dakwah itu kata dia mengajak dan memberikan pemahaman yang baik kepada orang dan tidak sampai memprovokasi.

"Jadi ini yang harusnya dikedepankan, karena tugas kita juga harus menjaga kondusifitas keamanan daerah," ucapnya.

Ia mengakui, insiden pengrusakan pondok pesantren As-Sunnah, Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur, pada Minggu (2/12) dini hari sudah mencoreng nama baik daerah. Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP, sehingga perspektif tidak aman ini akan memunculkan sesuatu yang sangat negatif bagi daerah.

"Jangan sampai ini berlanjut kemana-mana karena ini bahaya," tegas Zaidi Abdat.

Menurutnya, saat ini seluruh komponen mulai dari pemerintah provinsi melalui gubernur dan kabupaten/kota melalui bupati dan wali kota untuk bisa bersama-sama melakukan penguatan moderasi beragama di wilayah itu, sehingga tidak hanya Kementerian Agama yang terlibat melainkan seluruh pihak juga harus membangun moderasi beragama.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dan diikhtiarkan Presiden Jokowi yang mencanangkan 2022 sebagai tahun toleransi beragama untuk meredam sikap intoleransi.

"Tahun toleransi itu untuk meredam situasi sehingga kalau itu tidak dipahami tidak akan muncul toleransi itu," katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB HL Gita Ariadi yang mengimbau masyarakat untuk kembali hidup rukun dan damai.

"Awali tahun baru ini dengan rukun damai. Mari saat ini kita curahkan energi untuk melakukan persiapan yang lebih matang atau produktif agar ekonomi tumbuh dan investasi datang. Karena kalau investasi datang ekonomi juga akan berjalan dan tumbuh," tegas Sekda.

Menurutnya, saat ini kasus tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada aparat penegak hukum yang menyelesaikannya.

"Biarlah proses hukum yang memprosesnya. Masalah benar atau salah nanti biar hukum yang menentukan," katanya.

Sebelumnya Polda NTB meminta warga untuk tetap tenang terkait aksi sekelompok massa tidak dikenal yang mengakibatkan sejumlah fasilitas rusak di Pondok Pesantren (Ponpes) AS-Sunnah, Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmal, Lombok Timur, pada Minggu (2/12) dini hari.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto, mengatakan kejadian tersebut diduga buntut dari menyebarnya potongan video yang mendiskreditkan sejumlah makam leluhur di Lombok.

"Dalam waktu dekat kami akan mengambil keterangan dari berbagai pihak terkait permasalahan tersebut baik kasus perusakan dan video ujaran kebencian tersebut, percayakan kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut dan masyarakat agar tenang," jelasnya.

Dijelaskan, sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) dan warga juga telah mendatangi Polda NTB untuk menyampaikan laporan, terkait keberatannya terhadap ujaran dalam video tersebut.

Untuk itu warga diharap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat mengganggu jalannya proses penegakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian.

Dijelaskan, untuk tetap menjaga Kamtibmas di Markas As-sunah Bagik Nyaka dan lokasi pembangunan masjid Imam Asy Syafi'i serta rumah H Sunardi selaku ketua pembangunan masjid, telah dilakukan pengamanan ekstra dari Polres Lombok Timur dan Brimob serta menjaga status quo TKP tersebut.

Selain itu, Artanto menyebutkan bahwa pihaknya segera melakukan penggalangan terhadap tokoh masyarakat, tokoh agama agar tidak terprovokasi dan melakukan penebalan pengamanan dari Sabhara Polres dan Kompi Brimob Lotim.

"Kami imbau, agar warga tetap tenang, dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya proses yang kami lakukan," katanya.