Luhut: Jakarta harus sediakan air minum perpipaan 100 persen pada 2030

Jadi hanya delapan tahun dari sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar penyediaan air minum perpipaan di Jakarta harus bisa mencapai 100 persen pada 2030 mendatang.

Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi pers penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Provinsi DKI Jakarta secara daring di Jakarta, Senin.

"Tahun 2030 Jakarta harus mampu mencapai 100 persen akses layanan air minum perpipaan. Jadi hanya delapan tahun dari sekarang," katanya.

Luhut mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemprov DKI Jakarta harus mampu menyediakan suplai tambahan dan tambahan infrastruktur distribusi yang mencakup 35 persen wilayah pelayanan baru dan perpipaan baru pada tahun 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan rencananya ada empat fasilitas yang disiapkan untuk mendukung pemenuhan cakupan pelayanan air minum di wilayah DKI Jakarta yaitu SPAM Regional Jatiluhur I.

"Ini bisa menambah 13 persen service atau layanan air minum DKI yang saat ini baru 64 persen," katanya.

Kedua, yakni SPAM Regional Karian-Serpong yang diambil dari Bendungan Karian di Banten. SPAM Karian-Serpong diperkirakan bisa menambah 10 persen layanan air minum DKI Jakarta.

"Rencananya bendungan akan selesai 2022," ujarnya.

Sementara itu, SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II yang saat ini masih dalam tahap penyiapan diperkirakan akan menambah 7 persen.

Ada pun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Buaran III akan menambah sisa kebutuhan hingga 100 persen layanan air minum perpipaan bagi masyarakat Jakarta.

"Mudah-mudahan pada tahun 2030 semua penduduk di Jakarta bisa dilayani dengan air minum perpipaan sehingga harapan kita untuk mengendalikan pemanfaatan air tanah bisa kita laksanakan," kata Basuki.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimis dengan ditandatanganinya MoU antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta pada Senin ini, maka target untuk bisa melayani seluruh warga Jakarta 100 persen pada 2030 bisa tercapai.

"Bahkan mungkin lebih awal pencapaiannya," katanya.

Anies mengungkapkan ada tantangan waktu yang dihadapi dalam upaya pemenuhan kebutuhan air minum perpipaan di Jakarta.

Menurut dia, di satu sisi ada penurunan permukaan tanah akibat pengambilan air tanah. Tapi di saat bersamaan juga tidak ada ketersediaan air minum perpipaan bagi warga Jakarta.

"Kita membereskan persoalan itu bersama-sama dengan menyiapkan air pipanisasi dan harapannya land subsidence di Jakarta akan tertangani juga," katanya.

Masalah lain, yakni fiskal atau pendanaan, lantaran krisis akibat pandemi Covid-19. Anies berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah seperti itu bisa menjadi referensi masalah serupa di masa mendatang.

Pemprov DKI Jakarta mendapat bantuan investasi awal dari Kementerian PUPR sebesar Rp2,1 triliun untuk mengamankan SPAM hilir.

"Harapannya ini bisa selamatkan Jakarta dari masalah land subsidence dan sinking yang jadi perhatian dunia. Kami yakin dengan kesepakatan ini, Jakarta sudah dalam rute yang tepat dan sudah dalam prediksi untuk bisa selesai segera. Harapannya kita bisa layani 100 persen sebelum 2030," pungkas Anies.