Pengentasan Daerah Tertinggal Dipercepat Lewat Prukab

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal berupaya mempercepat pengentasan daerah tertinggal melalui program pengembangan komoditas unggulan atau produk unggulan kabupaten.

"Program ini efektif dilaksanakan awal 2011," kata Sekretaris KPDT Lucky H Korah saat membuka acara Bakohumas KPDT yang diikuti peserta dari beberapa kementerian dan lembaga di Jakarta, Rabu.

Program pengembangan komoditas unggulan atau produk unggulan kabupaten (Prukab) merupakan program yang mendorong kabupaten tertinggal fokus mengembangkan satu produk unggulan di daerah masing-masing.

Produk unggulan yang mulai diangkat ke permukaan dari daerah tertinggal antara lain rumput laut dari Kabupaten Konawe dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, produksi dan olahan buah pala dari Kabupaten Fak Fak, bawang di Kabupaten Donggala, serta sapi di Nusa Tenggara Barat.

"Kami harapkan akhir tahun ini sudah kelihatan hasilnya, minimal dari segi manajemennya," kata Lucky.

Asisten Deputi Urusan Pengembangan Komoditi Unggulan Rusnadi Pandjung menyatakan, penentuan potensi unggulan daerah merupakan upaya untuk menemukan daya ungkit sebagai syarat berjalannya akselerasi pembangunan daerah.

Selain itu juga untuk memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan pembangunan daerah yang berpijak pada efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif.

"Melalui kegiatan dan sasaran yang terfokus diharapkan akan terjadi spesialisasi industri pada tiap-tiap wilayah di daerah tertinggal yang selanjutnya akan dapat meningkatkan skala ekonomi dan produktivitas industri yang bersangkutan yang akhirnya meningkatkan daya saing," katanya.

Sementara itu Kepala UKM Center FEUI Nining I Soesilo menyatakan, program Prukab yang merupakan bentuk akselerasi menuju negara maju sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, lanjutnya, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga harus dimotori oleh seluruh komponen bangsa termasuk dunia usaha, baik BUMN maupun swasta domestik dan asing.

"Tanpa akselerasi pertumbuhan atau sekedar 'business as usual' akan mengantarkan Indonesia sebagai negara maju dalam waktu yang relatif lebih panjang," katanya.

Menurut dia, KPDT sebenarnya sudah mulai menerapkan konsep pemberdayaan wilayah tertinggal, hanya ada beberapa hal yang belum optimal yaitu pemanfaatan jejaring media yang ada secara lebih intensif untuk mempromosikan pemikiran jangka panjang.

"Dan belum memanfaatkan sepenuhnya kerja sama dengan swasta," katanya.

(S024/N002)