Industri pupuk kampanyekan pemupukan berimbang ke petani sawit

Jakarta (ANTARA) - Industri pupuk mengkampanyekan pemanfaatan pupuk berimbang kepada petani kelapa sawit mitra perusahaan dan distributor untuk membantu mereka meningkatkan produktivitas tandan buah segar (TBS) di tengah penurunan produksi.

Program tersebut dilakukan Tim Pupuk Mahkota melalui kegiatan pelatihan agronomi, pengambilan kesatuan contoh daun dan tanah sehingga diketahui kebutuhan pupuknya sesuai soil site specific location.

Head of Agronomy and Technical Support Department PT Wilmar Chemical Indonesia Syaiful Bahri Panjaitan dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk pendampingan dan pelayanan purna jual dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian.

Menurut dia proporsi kandungan pupuk perlu dijaga untuk mengurangi potensi penurunan produksi yang lebih dalam di tengah musim hujan.

"Risiko penurunan produksi akan lebih tinggi jika tanaman kelapa sawit dipupuk seadanya. Pada semester pertama tahun ini produksi TBS diperkirakan masih turun,” kata dia.

Dikatakannya, pengurangan penggunaan pupuk masih ditolerir selama tidak lebih dari 20-30 persen dari total kebutuhan, jika lebih dari itu, maka akan berimbas terhadap penurunan produksi.

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan petani agar menggunakan pupuk majemuk (NPK) untuk memenuhi kebutuhan tanaman sehingga tidak terjadi penurunan produksi tandan buah segar pada sawit.

Syaiful menambahkan, penurunan produksi jumlah tandan pohon sawit belum terlalu kentara, namun, penurunan yang signifikan diramalkan terjadi pada volume produksi TBS.

Hal itu sebagai dampak berlanjutnya musim hujan yang terjadi sejak 2021. Selain itu, penurunan produksi juga diduga karena perilaku petani yang mengurangi penggunaan pupuk akibat kenaikan harga.

Sebelumnya di tempat terpisah Sekjen Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Rino Afrino mengungkapkan di tengah naiknya harga pupuk saat ini banyak ditemukan pupuk palsu yang beredar di lapangan.

Menurut dia hal itu terjadi karena permintaan terhadap pupuk non subsidi besar sekali, terlebih lagi pupuk non subsidi bisa dimanfaatkan untuk seluruh komoditas perkebunan.

"Hal ini menyebabkan petani ada yang mengurangi dosis, ada yang menunda pemupukan yang dikhawatirkan berdampak pada produktivitas tanaman," ujarnya.

Oleh karena itu Apkasindo berharap agar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melakukan intervensi penyediaan pupuk dengan harga terjangkau, sebab kalau dibiarkan dengan harga melambung tinggi maka biaya peremajaan sawit rakyat akan naik.