Denpasar (ANTARA News) - Warga negara Jepang yang menetap di Bali selama 2005 mencapai 1.600 orang, atau mengalami kenaikan sebanyak 115 orang dibanding tahun sebelumnya yang membuktikan bahwa Pulau Dewata masih menarik bagi wistawan Jepang. "Dua kali peledakan bom rupanya tidak menyurutkan kecintaan warga Jepang untuk menetap di Bali," kata Plt Konjen Jepang, Noboru Nomura, saat diterima Gubernur Bali Dewa Beratha, di Denpasar, Senin. Hal tersebut dikemukakan juga ketika melaporkan bahwa Jepang telah meningkatkan status kantornya di Bali dari Pembantu Konsul Surabaya menjadi Konjen. Dengan meningkatnya status kantornya menjadi Konjen, katanya, maka tugas yang diemban juga makin luas, yakni tidak hanya sebatas pada pemberian pelayanan dan perlindungan bagi warga Jepang di Bali, tetapi juga meningkatkan kerjasama bidang kebudayaan dan ekonomi. "Jangkauan wilayah tugas juga makin luas. Konjen Jepang di Bali juga membawahi wilayah NTB dan NTT," katanya. Terkait dengan peningkatan ini, Noboru juga berencana membentuk sebuah Pusat Kebudayaan Jepang di Bali dengan tujuan meningkatkan kerjasama bidang kebudayaan antara Jepang dengan Indonesia umumnya dan Bali khususnya. Mengenai jumlah warga negara Jepang yang makin banyak menetap di Bali, katanya, kebanyakan dari mereka adalah wanita Jepang yang menikah dengan pria Bali dan orang lanjut usia. Ia bahkan yakin bahwa jumlah warga Jepang yang menetap di Bali akan terus bertambah. Mengenai kunjungan turis Jepang ke Bali, ia mengatakan Maret hingga Mei merupakan musim liburan bagi mahasiswa Jepang dan dalam kurun waktu itu akan banyak warga Jepang yang liburan. Hanya saja, katanya, hingga saat ini kekhawatiran masih dirasakan warga Jepang terhadap kondisi keamanan di Bali. "Kami mendapat pesan dari Tokyo untuk menanyakan kondisi keamanan di Bali," katanya. Gubernur Dewa Beratha mengatakan bahwa kondisi keamanan Bali saat ini sudah aman dan kondusif. Pemerintah bekerjasama dengan aparat keamanan dan masyarakat telah melakukan beberapa langkah konkrit untuk meningkatkan sistem keamanan. "Salah satunya dengan membentuk Badan Koordinasi Keamanan Daerah," katanya. Selain itu, Pemprop Bali telah mengalirkan dana untuk membantu aparat di pintu masuk Bali. Gubernur dalam kesempatan itu juga berharap bahwa bom Kuta dan Jimbaran pada 1 Oktober 2005 adalah yang terakhir kali untuk Bali. (*)

Copyright © ANTARA 2006