Sosialisasi Jampersal Sudah Sampai Pulau Terpencil

Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan.

Pangkalpinang (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menilai sosialisai program jaminan persalinan (Jampersal) yang dilakukan pemerintah daerah sudah menyentuh pulau-pulau terpencil.

"Program Jampersal merupakan pelayanan paket kesehatan berupa kontrol terhadap ibu hamil, persalinan, kontrol setelah melahiran dan pelayanan keluarga berencana," kata Hardidjono, Ketua Komisi IV DPRD Babel, di Pangkalpinang, Rabu.

Hardidjono menambahkan, "Pelaksanaan program tersebut, bertujuan menekan angka kematian ibu saat melahirkan dan pendanaan berasal dari APBN sebagai dana bantuan sosial sektor kesehatan."

"Tujuan program tersebut untuk meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil terutama masyarakat miskin dan tidak mampu agar mendapatkan layanan kesehatan yang optimal," ujarnya.

Ia mengatakan, "Sosialisasi dan pelaksanaan program jampersal merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang bekerja sama dengan RSUD, Puskesmas, Poskesdes, Polindes dan bidan desa sebagai tempat rujukan."

"Untuk 2012 diutamakan persalinan untuk kehamilan pertama dan kedua saja, tapi kedepannya kami belum tahu pasti karena kewenangan sepenuhnya ditanggung Kementerian Kesehatan," kata dia.

Hardidjono mengatakan, "Untuk pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil, Dinkes telah bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Tentara Nasional Indonesia.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil mempunyai arti penting bagi masyarakat miskin, sehingga pelayanan kesehatan bagi ibu hamil mutlak mengingat kematian ibu melahirkan dan bayi masih cukup tinggi.

"Program tersebut bertujuan memberikan hak hidup sehat dan menikmati fasilitas kesehatan bagi setiap keluarga dan masyarakat yang termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang diatur negara," katanya.

Ia mengatakan, "Masalah kesehatan masyarakat bukan tanggung jawab pemerintah saja melainkan seluruh masyarakat, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin."

Tingkat kesehatan masyarakat miskin yang masih rendah tersebut diakibatkan karena sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang dipengaruhi kemampuan ekonomi masyarakat karena mahalnya biaya kesehatan.

"Meningkatnya pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk ibu hamil yang akan melakukan persalinan," kata Hardidjono.

(ANTARA)