"Tentu saja kami akan mematuhi keputusan pengadilan," kata Ittiporn Boonpracong, direktur jenderal bidang Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri.
"Kami tidak dipaksa untuk memenuhi tetapi kami akan mematuhi," katanya kepada wartawan, beralasan bahwa kasus tersebut tidak berada dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ).
Kamboja bulan lalu melakukan gugatan hukum di pengadilan itu, yang berbasis di Den Haag, berusaha untuk memaksa Thailand untuk menarik pasukan dari tanah yang disengketakan di dekat candi kuno Preah Vihear.
Ittiporn mengatakan ia mengharapkan keputusan dalam tiga atau empat pekan mendatang atas permintaan itu, yang terjadi setelah dua episode pertempuran sengit di perbatasan antara kedua negara awal tahun ini yang menewaskan 28 orang.
"Lihat tahun 1962, walaupun kami tidak setuju dengan sejumlah masalah hukum, sebagai anggota PBB yang kita mematuhi sepenuhnya," tambah Ittiporn.
Pengadilan memutuskan pada tahun 1962 bahwa kuil 900 tahun itu menjadi milik Kamboja namun Phnom Penh dan Bangkok mengklaim kepemilikan dari sebidang tanah berukuran 4.6-square-kilometer (1.8 mil persegi) di dekatnya.
Kamboja pada bulan April meminta ICJ untuk memperjelas keputusan itu dan sementara itu meminta penarikan pasukan mendesak.(*)
(Uu.G003/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
