Jember, (ANTARA News) - Ketua Indonesia Bureaucracy Watch (IBW) Jember, Soedarsono, mengatakan, untuk mencegah agar tidak terulangnya peristiwa bencana alam seperti banjir dan longsor di Kabupaten Jember, pemerintah harus bersikap tegas dengan mengatur pembatasan eksploitasi hutan."Kemungkinan longsor dan banjir lumpur akan tetap menghantui masyarakat sekitar lereng pegunungan Argopuro bila tidak ada keinginan untuk menyelamatkan sisa hutan Jember yakni dengan membatasi eksploitasi," katanya kepada ANTARA, Minggu (15/1).Ia menjelaskan, upaya membatasi eksploitasi hutan itu bisa ditempuh dengan memperketat pemberian izin kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).Menurut dia, perambahan hutan secara liar (illegal logging) dapat mengancam kelestarian hutan yang masih tersisa.Soedarsono mengingatkan, pernyataan Menteri Kehutanan menyangkut tidak ditemui adanya illegal logging harus mendapat perhatian serius dari semua pihak .Ia mengatakan, musibah Minggu (1/1) lalu yang menewaskan puluhan warga sekitar gunung Argopuro dan meluluh lantakan ratusan rumah, hendaknya menjadi perhatian semua pihak untuk melakukan perencanaan yang benar dan tepat.Minimal katanya, sisa hutan yang ada harus dijaga semua pihak demi kelangsungan hidup anak cucu di masa mendatang."Karena itu saya ingin menegaskan, pemerintah harus serius menangani persoalan pasca bencana di Jember yang tidak cukup dengan pemberian bantuan yang sifatnya sesaat saja," katanya.(*)
Copyright © ANTARA 2006
