Jangan kita mengambil respon untuk menaikkan sesuatu atau melakukan pembatasan sesuatu tapi kebocoran ini tidak diatasi. Kalau kebocoran ini diatasi saya yakin kok tidak terjadi 'over run' yang tinggi.

Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi hingga pertengahan 2011 sudah memasuki tahap "lampu kuning" yang disebabkan karena maraknya penyelundupan.

"Terhadap penggunaan premium atau BBM yang bersubsidi ini saya nyatakan sudah 'lampu kuning', harus ada sesuatu upaya untuk mengatasi, kuningnya itu karena penyelundupan yang besar," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Hatta menambahkan, upaya penyelundupan tersebut harus segera diatasi karena berpotensi menyebabkan kebocoran dan meningkatkan kuota volume BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 38,6 juta kiloliter.

"Upaya yang paling penting itu adalah `cut` dulu penyalahgunaan penggunaan ini, kan temuan penyelundupan ini banyak sekali," ujar Hatta.

Untuk itu, menurut Hatta, akan lebih baik apabila upaya pelanggaran hukum tersebut dapat ditekan terlebih dahulu sebelum pemerintah memutuskan untuk melakukan pengaturan maupun penyesuaian BBM bersubsidi.

"Jangan kita mengambil respon untuk menaikkan sesuatu atau melakukan pembatasan sesuatu tapi kebocoran ini tidak diatasi. Kalau kebocoran ini diatasi saya yakin kok tidak terjadi 'over run' yang tinggi," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Hatta memang belum mengambil kebijakan terkait penggunaan BBM bersubsidi selain bersifat himbauan.

Namun, pengaturan penggunaan BBM bersubsidi wajib dilakukan agar tidak ada migrasi pengguna Pertamax ke BBM bersubsidi seperti Premium, apabila harga Pertamax dirasakan terlalu tinggi.

"Intinya kita harus melakukan suatu pembatasan dalam arti bahwa jangan sampai ada penerapan pembatasan itu kan selama ini masih dalam bentuk himbauan, dan memang harus ada sesuatu upaya besar dari ESDM nanti itu untuk tidak terjadinya migrasi dari pengguna Pertamax menuju ke Premium," kata Hatta.

Sementara, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan akan ada solusi efektif agar kuota tetap terjaga, apalagi volume penggunaan BBM hingga saat ini meningkat tujuh persen dibandingkan periode yang sama pada 2010.

"Kalau dilihat realisasi sampai kuartal pertama, volumenya sudah lebih tinggi tujuh persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Jadi, kita harus hati-hati tentang itu," ujarnya.

Pemerintah berupaya untuk menjaga kuota volume BBM bersubsidi yang pada 2011 ditetapkan sebesar 38,6 juta kiloliter agar tidak melambung tinggi seperti 2010 yang mencapai angka sekitar 42 juta kiloliter.

Pemerintah juga berpendapat tingginya penggunaan BBM bersubsidi dari yang ditetapkan sebesar 36,5 juta kiloliter pada 2010 lebih disebabkan karena banyaknya masyarakat menengah ke atas menjadi pengguna BBM bersubsidi.

(ANTARA)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011