Panglima TNI nilai reputasi Yogyakarta bagus soal keamanan

Toh, yang melakukan sudah ditangkap, ya, sudah selesai persoalanya.

Yogyakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menilai Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki reputasi yang bagus soal keamanan.

"Yogyakarta punya reputasi yang sangat bagus," kata Panglima TNI seusai menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.

Menurut Andika, hingga kini tidak ada laporan apa pun yang menonjol mengenai persoalan keamanan di Kota Gudeg.

"Saya dapat laporan dari Panglima Kodam, dari Komandan Korem secara khusus di Yogyakarta, dari Komandan Lanud, ada Danlanal di sini. Saya tidak mendapatkan laporan yang menonjol (soal keamanan)," ujar Panglima TNI.

Sementara itu, Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan bahwa situasi keamanan di wilayahnya relatif baik.

"Semoga saja pada tahun depan kondisinya bisa juah lebih baik," tutur Sultan.

Mengenai fenomena kejahatan jalanan (klitih) yang mengemuka beberapa waktu terakhir, Sultan berharap agar tidak dibesar-besarkan karena para pelakunya telah ditangkap.

"Toh, yang melakukan sudah ditangkap, ya, sudah selesai persoalanya," kata Sultan HB X.

Raja Keraton Yogyakarta itu khawatir persoalan klitih yang muncul di DIY sengaja didesain dan diperpanjang oleh pihak tertentu agar Yogyakarta dianggap tidak lagi aman dan nyaman.

"Mungkin teman-teman tidak merasa kalau itu by design misalnya, jadi supaya klitih ini diperpanjang terus menjadi sesuatu yang akhirnya dinyatakan Yogya tidak aman dan nyaman," ujar Sultan.

Seperti diwartakan, aksi klitih di antaranya terjadi di Jalan Kaliurang Kecamatan Ngaglik, Sleman, Senin (27/12) dini hari, yang mengakibatkan korban mengalami luka di telapak tangan, gigi depan, serta bagian punggung.

Terkait dengan kasus itu, polisi telah mengamankan enam orang yang salah satunya masih berstatus pelajar.

Catatan Polda DIY sepanjang 2021 sebanyak 58 kasus kejahatan jalanan di DIY dengan jumlah pelaku mencapai 102 orang. Jumlah kasus tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2020 yang tercatat 52 kasus.

Dari 102 pelaku, sebagian besar atau 80 orang di antaranya masih berstatus pelajar, selebihnya pengangguran.