15 Negara Hadiri Pertemuan Tahunan Kelautan dan Perikanan APEC di Bali

Jakarta, 6/6 (ANTARA) - secara resmi Dr. Endhay Kusnendar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang-KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka pertemuan tahunan Kelompok Kerja Perikanan (Fisheries Working Group/FWG) ke-22, Kelompok Kerja Konservasi Sumberdaya Kelautan (Marine Resource Conservation Working Group/ MRCWG) ke-24, dan Sesi Bersama FWG dan MRCWG ke-10 dalam lingkup Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), di Bali. Setidaknya perwakilan 15 negara anggota APEC menghadiri kegiatan yang berlangsung hingga 8 Juni 2011 ini. Dr. Gellwynn Jusuf dari Indonesia sebagai lead shepperd FWG akan memimpin forum ini bersama Dr. Ulises Munaylla dari Peru yang menjabat lead shepperd MRCWG.

Forum akan membahas keputusan para delegasi sebagaimana amanat Komite Pengarah APEC ECOTECH - Komite Utuh (SCE-COW) pada pertemuan bulan Maret lalu di Washington DC. Di antara topik yang akan diangkat adalah penggabungan kedua kelompok kerja, FWG dan MRCWG, dalam sebuah kelompok kerja baru.

Dalam konferensi pers, Dr. Gellwynn yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP), menekankan pentingnya penanganan masalah laut dan perikanan secara holistik. "Untuk meningkatkan produksi perikanan, tidak bisa terpisah dari penanganan lingkungan dan konservasi," ujarnya.

Memperkuat pernyataan ini, Dr. Ulises menyatakan kedua kelompok kerja telah sepakat untuk bergabung agar kerangka kerja sama lebih terkoordinasi, terintegrasi, dan efisien. Menurutnya, isu ketahanan pangan, perdagangan dan produksi hasil laut, perlindungan lingkungan, dan dampak perubahan iklim - seperti tercantum dalam Paracas Declaration - masih menjadi isu utama dalam kelompok kerja baru ini.

Arto Suryodipuro, Focal Point Indonesia dalam pertemuan-pertemuan APEC Senior Official Meeting (SOM) yang juga Direktur Kerja sama Intra Regional Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, berharap APEC akan lebih responsif terhadap hasil dan arahan pertemuan di bidang kelautan. Untuk Indonesia, bidang kelautan dan samudera adalah kepentingan nasional. Kita ingin kelompok-kelompok kerja ini mencerminkan kepentingan Indonesia", katanya.

Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, MSc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0811836967)