Indonesia hemat Rp13 triliun dari kerja sama bilateral vaksin COVID-19

Penghematan ini karena efektifnya kerja sama bilateral yang Indonesia jalin dengan pihak luar sejak awal pandemi

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengemukakan kerja sama bilateral dalam pengadaan vaksin COVID-19 di Indonesia telah menghemat anggaran negara Rp13 triliun.

"Penghematan ini karena efektifnya kerja sama bilateral yang Indonesia jalin dengan pihak luar sejak awal pandemi," kata Siti Nadia Tarmizi melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Nadia mengatakan Indonesia mendapat banyak donasi vaksin, seperti dari fasilitas COVAX dan dari negara-negara sahabat seperti Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Uni Emirat Arab dan Belanda.

Pada Kamis ini Indonesia juga mendapat 438.750 dosis vaksin dalam kedatangan tahap ke-183. Vaksin tersebut berupa Pfizer yang merupakan donasi COVAX.

"Sehingga total vaksin yang sudah datang baik dalam bentuk bulk atau bahan baku dan vaksin jadi adalah 458.508.165 dosis," ujarnya.

Ia memastikan pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin melalui berbagai skema. Indonesia berhasil menghemat anggaran Rp13 triliun untuk pengadaan vaksin COVID-19.

"Anggaran vaksin COVID-19 bersisa Rp13 triliun pada tahun 2021 menjadi bukti pemerintah berhasil menghemat anggaran dan mengurangi beban keuangan negara dalam penanganan COVID-19," katanya.

Nadia menambahkan vaksin yang datang hari ini akan secepatnya didistribusikan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan stok vaksin untuk pelaksanaan program vaksinasi.

Hingga saat ini, Indonesia telah melampaui target WHO untuk capaian vaksinasi. Meski begitu, ada beberapa wilayah yang capaiannya masih perlu dioptimalkan.

Untuk itu Nadia menegaskan pemerintah pusat mendorong daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah atau belum mencapai target, untuk melakukan upaya ekstra untuk meningkatkannya.

"Termasuk di dalamnya adalah memberikan pemahaman dan ajakan kepada masyarakat yang masih enggan untuk divaksinasi. Terutama bagi kelompok lansia yang masuk kategori rentan dan berisiko tinggi," katanya.