"Angin perubahan kini bertiup, dan mereka tidak terbatas pada Dunia Arab," kata anggota senior partai Republik itu kepada wartawan pada akhir kunjungan tiga hari di negara yang dikuasai militer itu.
"Pemerintah-pemerintah yang menutup reformasi-reformasi yang berkembang kini akhirnya menghadapi perubahan yang revolusioner."
McCain berada di Myanmar untuk menilai situasi politik baru setelah junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil tetapi didukung militer Maret lalu menyusul pemilu pertama negara itu dalam 20 tahun.
Pemilu November 2010 , yang dimenangkan oleh wakil-wakil politik militer, dinodai keluhan-keluhan luas kecurangan dan tidak mengikut sertakan pemimpin pro demokrasi Aung San Suu Kyi, yang dibebaskan dari tahanan rumah segera setelah pemungutan suara itu.
McCain mendesak pemerintah menjamin keselamatan Suu Kyi, yang mengatakan pekan ini ia berharap segera melakukan kunjungan politik ke seluruh daerah negara itu yang akan merupakan ujian penting kebebasan nya setelah pembebasannya.
"Usaha terakhir Aung San Suu Kyi untuk melakukan kunjungan secara bebas dinodai oleh aksi kekerasan, dan kemampuan pemerintah bsru dan kesiapan untuk mencegah terulangnya kembali aksi yang sama saat ini akan merupakan satu ujian penting keinginan mereka bagi perubahan," kata McCain.
Pada tahun 2003 konvoi Suu Kyi diserang dalam satu penyerbuan yang tampaknya dilakukan pihak rezim yang takut akan popularitas pemimpin pro demokrasi itu.
Ia ditahan bersama dengan banyak aktivis partai dan dikenakan tahanan rumah untuk ketiga kalinya. Pembangkang itu menghabiskan sebagian besar dari masa hukumannya dalam tahanan rumah.
Pada Kamis McCain, yang menyebut Suu Kyi sebagai "inspirasi saya" bertemu dengan peraih hadiah Nobel Perdamaian itu dan berjanji akan mendukung usaha-usaha untuk membantu mempercepat demokrasi.
Kunjungan itu dilakukan saat Presiden AS Barack Obama, yang mengalahkan McCain dalam pemilihan presiden tahun 2008, berusaha melakukan pendekatan lebih luas dengan Myanmar.
McCain, yang melakukan perundingan dengan para tokoh rezim itu di ibu kota Naypyidaw, Rabu, mengatakan pemerintah baru itu "jelas" ingin menjalin hubungan lebih baik dengan AS.
Tetapi ia mengatakan terlalu cepat untuk mencabut sanksi-sanksi ekonomi,dan menyerukan negara itu membebaskan lebih dari 2.000 tahanan politik.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
