Fraksi PKS DPR pastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan fraksinya ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat, mendengarkan suara rakyat, dan menjamin sistem demokrasi berjalan dengan baik.

"Oposisi kami kritis dan konstruktif, jika kebijakan pemerintah berjalan baik maka kami apresiasi dan dukung, namun jika salah akan kami koreksi. Jumlah anggota PKS hanya 50 dari 575 anggota DPR RI tapi kami tidak goyah membela rakyat," kata Jazuli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Jazuli dalam diskusi "Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin".

Jazuli mengatakan evaluasi akhir tahun pemerintahan Jokowi yang dilaksanakan Fraksi PKS adalah bentuk cinta dan sayang PKS pada bangsa dan negara Indonesia.

Menurut dia, PKS konsisten memilih sebagai oposisi untuk pembelajaran politik bagi bangsa sekaligus menjaga demokrasi agar mekanisme "check and balances" di parlemen tetap berjalan.

Dia mengatakan Fraksi PKS mengkritisi sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang dinilai belum bisa memberdayakan masyarakat, tidak mendorong kemandirian nasional, bercorak liberalisasi ekonomi, dan prosesnya belum melibatkan partisipasi publik.

"Fraksi PKS banyak memberikan catatan atas RAPBN dan alokasinya agar lebih menyentuh sektor riil dan rakyat kecil," kata Jazuli.

Jazuli Juwaini menegaskan Fraksi PKS harus menjadi garda terdepan dalam melakukan aksi-aksi yang membela kepentingan umat, rakyat, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan partainya menilai kinerja pemerintah secara adil sebagai peran oposisi yang bermartabat.

"Kita akan selalu menilai pekerjaan pemerintah secara adil, bukan asal beda. Mana yang bagus kita akan apresiasi, mana yang tidak bagus kita akan sampaikan koreksi," kata Aboe dalam diskusi Kaleideskop dan Evaluasi Akhir Tahun Fraksi PKS DPR RI Tahun 2021 di Jakarta, Selasa.

Anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan Fraksi PKS di DPR RI sebagai etalase partai. Oleh karena itu, sikap-sikap politik akan dimunculkan lebih lantang, lebih bersih, dan lebih jelas untuk semua titik-titik masalah.

"Tetapi kalau yang baik, kami pasti akan setuju. Kalau itu tidak membuat rakyat senang, kami akan bersuara dengan lantang," kata Aboe.