Kemenkumham dorong inovasi untuk pelayanan publik

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus mendorong berbagai penerapan inovasi untuk memberikan pelayanan publik terbaik dengan melahirkan sejumlah inovasi sepanjang 2021.

"Inovasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah pandemi COVID-19," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly di Jakarta, Rabu.

Yasonna mengatakan transformasi digital di administrasi perkantoran dan pelayanan publik merupakan solusi untuk tetap produktif pada tahun penuh tantangan akibat terdampak pandemi COVID-19.

"Tujuan kita melakukan transformasi digital untuk merespons secara cepat situasi yang muncul sebagai dampak COVID-19," ujar dia.

Beberapa inovasi yang dilakukan, yakni meluncurkan Aplikasi Perseroan Perorangan dan melalukan pembaruan pada sistem Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (PDN KIK).

Kedua inovasi tersebut, katanya, dibuat sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui dukungan kepada usaha mikro dan kecil agar memiliki daya saing.

"Aplikasi perseroan perorangan memberikan kemudahan bagi perorangan dalam membuka usaha atau investasi dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," katanya.

Tidak hanya itu, Kemenkumham memperbanyak beberapa sentra layanan dan memudahkan proses pelayanan dengan otomatisasi digital sehingga meminimalisir pertemuan tatap muka yang berpotensi penularan COVID-19.

Dari inovasi-inovasi yang dilakukan tersebut, Kemenkumham menerima 11 penghargaan di antaranya Top Digital Awards 2021 atas Inovasi Layanan Kekayaan Intelektual dan Layanan Pemasyarakatan.

Selanjutnya, Top 99 Inovasi Layanan Publik Aplikasi Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum Elektronik, Top 45 Penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) atas Layanan SIPKUMHAM dari Kementerian PAN-RB dan Top 25 Inovasi Pos Pengaduan di 50 Denominasi Gereja di Manokwari.