Hal itu disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LH LKPP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu.
Menurut Kepala Negara, pemerintah melihat peluang renegosiasi kontrak-kontrak tersebut melalui cara-cara yang baik.
"Pemerintah sekarang menempuh itu dengan cara sebaik-baiknya, sehingga semuanya berjalan logis, adil, dan membawa sebesar-besarnya manfaat bagi kita," katanya.
Presiden mengakui kontrak-kontrak yang dibuat pemerintah dengan perusahaan asing pada masa lalu memang belum adil karena Indonesia saat itu sangat memerlukan investasi untuk perkembangan ekonomi dan tidak memiliki posisi tawar sekuat sekarang.
"Saya tidak akan menyalahkan masa lalu. Bisa jadi dulu memang kita memerlukan investasi untuk ekonomi, kita barangkali `bargaining position`-nya tidak sekuat sekarang," ujarnya.
Apabila dari tinjauan pemerintah ditemukan kontrak-kontrak yang mencederai rasa keadilan, lanjut Presiden, maka pemerintah akan mengambil langkah renegosiasi dengan perusahaan asing tersebut.
Pemerintah, kata SBY, tidak bisa langsung menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing tersebut karena nantinya akan menimbulkan penalti yang harus ditanggung oleh negara.
"Ke depan, tidak ada lagi kontrak yang tidak adil demi kepentingan apa pun, apakah itu pertimbangan politik, finansial, maupun kelompok tertentu," katanya. (D013/E011)
(ANTARA)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011
Sekarang negara yang mempunyai sumber daya alam yang banyak seharusnya menjadi negara maju. Masyarakat harus didorong untuk maju agar mampu menyerap ilmu dan teknologi terbaru.