Anggota DPR: Fraksi PKS tolak kenaikan harga elpiji nonsubsidi

Insentif itu sangat perlu agar roda ekonomi masyarakat terus berputar.

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Mulyanto menegaskan Fraksi PKS menolak rencana kenaikan harga elpiji nonsubsidi oleh Pemerintah.

"PKS dengan tegas menolak kenaikan harga elpiji nonsubsidi," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Wakil Ketua Fraksi PKS bidang industri dan pembangunan itu beralasan kenaikan elpiji nonsubsidi akan diikuti kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya. Pasalnya, pengguna LPG nonsubsidi lebih banyak daripada kalangan usaha.

"Bila harga LPG (elpiji) nonsubsidi naik, biaya produksi naik. Selanjutnya harga jual produk juga ikut naik. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menanggung dampak kenaikan ini," kata Mulyanto menegaskan.

Anggota Komisi VII itu menilai saat ini ekonomi dan daya beli masyarakat belum pulih sehingga kenaikan harga elpiji nonsubsidi akan menambah berat beban hidup masyarakat.

"Penyesuaian harga elpiji nonsubsidi ini sebaiknya dilakukan setelah ekonomi masyarakat dan industri sudah benar-benar pulih sehingga tidak akan memberatkan," kata Mulyanto.

Dalam kondisi ekonomi tidak stabil seperti saat ini, kata dia, Pemerintah harusnya memberi insentif kepada usaha kecil dan menengah. Insentif itu sangat perlu agar roda ekonomi masyarakat terus berputar.

"Beri kelonggaran agar ekonomi masyarakat dan industri benar-benar bergeliat dan tumbuh. Baru setelah itu dipertimbangakan soal penyesuain harga elpiji," saran Mulyanto.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan bahwa posisi oposisi partainya tetap berjalan di parlemen untuk keseimbangan pemerintahan.

"Sebagai fraksi dan partai oposisi, kami menegaskan kembali untuk memberikan pembelajaran politik, melakukan checks and balances dan tidak untuk menggangu roda jalannya pemerintahan," kata Jazuli dalam acara kaleidoskop dan evaluasi akhir tahun Fraksi PKS DPR RI tahun 2021 di Jakarta, Selasa.

Jika Pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak pada umat dan rakyat serta menjaga negara kesatuan republik indonesia (NKRI), pihaknya tidak akan malu memberikan apresiasi akan kebijakan pemerintah tersebut.

Akan tetapi, kata Jazuli, kalau kebijakan Pemerintah melukai perasaan rakyat, mencederai rasa keadilan, dan mengerogoti nilai-nilai kedaulatan NKRI, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan kritikan-kritikan yang membangun dan solutif.