Truk di Tol Dalam Kota Tetap Diatur

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menegaskan, truk pengangkut barang dan angkutan berat di ruas tol dalam kota Jakarta akan tetap diatur.

"Opsinya setelah 10 Juni 2011 dan rapat evaluasi antara lain, truk tetap akan diatur baik rute maupun waktunya Jadi, truk mungkin nantinya rute lebih jauh tetapi lebih lancar," katanya kepada pers usai menghadiri Bincang-Bincang Kebijakan Transportasi untuk Industri di Jakarta, Selasa.

Dijelaskannya, pengaturan ini intinya adalah memberikan kesempatan kepada truk dan pengguna angkutan lainnya untuk tetap bisa menjalankan aktivitasnya masing-masing secara proporsional.

"Hasil kajian kita memang menunjukkan untuk ruas tol dalam kota, Cawang-Semanggi-Pluit sudah sangat padat, oleh arus dari barat, timur dan selatan, termasuk di dalamnya oleh truk," katanya.

Oleh karena itu, tegasnya, perlu diatur juga waktu-waktu tertentu untuk pengaturannya secara terukur.

"Misalnya pembatasan tidak lagi tanpa terputus 17 dari 24 jam per hari, tetapi akan diatur lagi dengan memberi peluang tetap bisa dilewati pada jam tertentu," katanya.

Prinsipnya, kata dia, jangan sampai pengaturan tersebut menimbulkan kerugian di pihak lain. "Sebab jika kemacetan di tol dalam kota berkurang, tetapi di pelabuhan macet, percumanya karena ini berdampak negatif pada pengguna lainnya," katanya.

Bambang juga mengakui, dalam jangka satu atau dua tahun depan, persoalan tersebut akan teratasi dengan sendirinya jika jalur yang terputus di sistim tol lingkar luar Jakarta, tidak terputus lagi.

"Jika sistim tol akses Priok selesai dan tol penghubung tol lingkar luar (JORR) selesai, maka dengan sendirinya truk akan menghindari jalur tengah tol dalam kota," katanya.

Untuk itu, tambahnya, hanya ada dua solusi jangka menengah panjang terhadap persoalan ini dan kemacetan Jakarta pada umumnya yakni segera percepat penyelesaian jalur yang terputus tadi dan berdayakan Kereta Api (KA) agar akses ke pengguna jalan baik untuk penumpang maupun barang, berkurang.

Kebijakan setengah

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said mengatakan, persoalan sistim transportasi dan logistik nasional selama ini timbul karena pemerintah tidak pernah serius alias kebijakan setengah-setengah.

"Rencana induk hanya indah diwacanakan, tetapi ketika diimplementasikan, kebijakannya setengah-setengah untuk mewujudkan infrastruktur handal, termasuk di dalamnya soal sistim transportasi," katanya.

Pada beberapa paparan oleh pemerintah, disampaikan bahwa pembangunan perekeretaapian itu sangat penting, lanjutnya, tetapi anggaran untuk sektor ini sangat kecil.

"Mestinya pemerintah berani mengalokasikan pendanaan untuk infrastruktur dan transportasi secara radikal, meski anggaran negara harus defisit untuk itu. Mereka tahu tidak ada pertumbuhan ekonomi memadai, jika tersumbat oleh infrastuktur yang tidak memadai," katanya.(*)
(E008/A035)