Kemenkeu: Anggaran Subsidi Bisa Bertambah Rp1,7 Triliun

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan anggaran subsidi BBM dalam APBN 2011 dapat bertambah Rp1,7 triliun setiap ada penambahan satu juta kiloliter dalam kuota BBM bersubsidi.

"Setiap satu juta kiloliter berpotensi menambah Rp1,7 triliun. Subsidi bertambah bukan defisit," ujarnya di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan jumlah tersebut akan bertambah apabila ada kenaikan kuota volume BBM bersubsidi yang telah ditetapkan sebesar 38,6 juta kiloliter.

"Kalau over kuota BBM bersubsidi yang pasti subsidi bertambah," ujarnya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan pemerintah akan terus berupaya untuk menjaga agar kuota BBM bersubsidi tidak melewati asum si yang telah ditetapkan dan tidak membebani anggaran.

"Kita tentu fokusnya adalah ingin menjaga supaya tidak terlampaui, (karena) kita bicara teknis (akan) terlampaui, tapi (itu) akan dibicarakan di level menteri," ujarnya.

Untuk itu Menkeu mendukung penuh upaya ujicoba pengaturan BBM bersubsidi melalui penggunaan alat pendeteksi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Juli mendatang.

"Kita sambut dengan baik dan gembira adanya rencana untuk memulai pembatasan subsidi BBM dengan tujuan dapat lebih efektif sasaran subsidi. Masih ujicoba dan kita mendukung penuh prosesnya," ujarnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo memperkirakan bahan bakar minyak bersubsidi sampai akhir tahun 2011 akan mencapai 40 juta kiloliter diatas kuota 38,6 juta kiloliter.

Evita mengatakan, sebenarnya kalau pemerintah tidak melakukan upaya apapun, maka konsumsi BBM subsidi bisa melonjak hingga sekitar 42 juta kiloliter.

"Tetapi sekarang, kami sudah lakukan upaya. Memang hanya imbauan, tapi cukup menekan konsumsi BBM bersubsidi," ujarnya.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menambahkan, lonjakan konsumsi BBM subsidi khususnya pada jenis premium dan solar.

Penyebabnya antara lain disparitas harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang besar, penambahan sepeda motor yang melonjak di luar perkiraan, dan penyalahgunaan peruntukkan.(*)
(ANT)