Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyetujui penggunaan alat pendeteksi pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 Juli mendatang sebagai upaya untuk menjaga kuota BBM bersubsidi dalam APBN.
"Saya sangat merekomendasi, karena awalnya kita rencanakan 1 April. Kalau ESDM mau lakukan uji coba pembatasan BBM pada Juli, kami sambut baik," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin.
Ia mengharapkan pengaturan tersebut dapat diberlakukan pada seluruh Indonesia dan dimulai dari Jawa karena saat ini penggunaan BBM bersubsidi terbanyak berasal dari pulau ini.
"Saya mendukung penuh ikhtiar untuk bisa melakukan pembatasan BBM bersubsidi karena kita kan sudah melakukan pemetaan, bahwa BBM bersubsidi itu kan yang banyak digunakan di pulau Jawa dan jenisnya adalah premium dan solar. Kemudian jenis kendaraan pun mobil pribadi dan sepeda motor," ujar Menkeu.
Menkeu menjelaskan pemerintah terus melakukan konsultasi dengan masyarakat terkait pengaturan BBM tersebut karena sudah menjadi kewajiban bahwa subsidi tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan yaitu masyarakat miskin.
"Kita mau ingin menjaga kewajiban pemerintah memperhatikan bagi yang prioritas, yaitu masyarakat miskin. Tetapi kalau seandainya subsidi terlalu umum yang tidak memberikan manfaat sepenuhnya bagi yang miskin, tentu kita tidak ingin. Jadi sistem ini (pengaturan) untuk membuat sistem subsidinya lebih efektif," ujarnya.
Selain itu, ia mengharapkan penerapan pengaturan ini dapat mengurangi beban anggaran subsidi energi dan kuota BBM bersubsidi pada APBN sebesar 38,6 juta kiloliter.
"Dengan dasar itu, apa lagi kalau nanti BBM bersusbidinya bisa dibatasi mulai 1 Juli, dan berlakunya mulai di pulau Jawa, seperti yang disampaikan menteri ESDM, itu bisa terjaga pada 38,6 juta kiloliter. Itu baik sekali," ujarnya.
Pemerintah akan mengujicobakan alat pendeteksi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan pada Juni-Juli 2011.
Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, mengatakan, uji coba akan dilakukan untuk kendaraan umum mikrolet pada rute Kampung Melayu-Senen.
"Uji coba ini tidak memakai pembatasan volume pemakaian BBM," katanya.
Menurut dia, uji coba akan melibatkan sekitar 500 kendaraan dan memakai pendeteksian teknologi berbasis gelombang radio (radio frequency identification/rfid).
Ia memperkirakan bahan bakar minyak bersubsidi sampai akhir tahun 2011 akan mencapai 40 juta kiloliter diatas kuota 38,6 juta kiloliter.
Evita mengatakan, sebenarnya kalau pemerintah tidak melakukan upaya apapun, maka konsumsi BBM subsidi bisa melonjak hingga sekitar 42 juta kiloliter.
"Tetapi sekarang, kami sudah lakukan upaya. Memang hanya imbauan, tapi cukup menekan konsumsi BBM bersubsidi," ujarnya.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menambahkan, lonjakan konsumsi BBM subsidi khususnya pada jenis premium dan solar.
Penyebabnya antara lain disparitas harga BBM nonsubsidi dan subsidi yang besar, penambahan sepeda motor yang melonjak di luar perkiraan, dan penyalahgunaan peruntukkan.
Upaya menekan konsumsi BBM subsidi, menurut dia, antara lain dengan mengintensifkan kegiatan penegakan hukum dan mempererat kerja sama dengan aparat kepolisian, kejaksaan, dan pemda.
"Kami butuh dukungan semua pihak agar mencegah penyalahgunaan BBM," katanya.
(S034/B012)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
