Ketua delegasi Fatah untuk dialog dengan Hamas, Azzam el-Ahmad mengatakan bahwa pertemuan akan diadakan di Kairo guna menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian.
Dua kelompok utama Palestina menandatangani perjanjian rekonsiliasi pada awal Mei di Kairo, yang mengakhiri sekitar empat tahun perpecahan di tubuh Palestina itu.
Sesuai perjanjian rekonsiliasi, kedua kelompok sepakat untuk membentuk pemerintah guna menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu satu tahun, merekonstruksi Jalur Gaza dan mengakhiri blokade Israel.
"Pemerintah baru akan mencakup para teknokrat yang menikmati reputasi baik dan jauh dari perselisihan faksi," kata el-Ahmad.
" Kita semua optimis untuk menerapkan perjanjian rekonsiliasi," tegasnya.
Para pemimpin Hamas di Jalur Gaza dan yang berada di luar daerah kantong baru-baru ini melepaskan perselisihan mereka tentang sumber-sumber internal pembagian kekuasaan di depan umum, kata sumber di gerakan Islam itu Sabtu.
Faksi Palestina menolak untuk bergabung dengan pemerintah yang dimonopoli Fatah-Hamas.
Sebanyak delapan faksi Palestina telah mengumumkan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Palestina mendatang.
Faksi-faksi yang menjadi anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama,kedua faksi utama Fatah dan Hamas "secara sepihak memonopoli" pembentukan pemerintah.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
