Pemilihan Gubernur Langsung Harus Dipertahankan

Kendari (ANTARA News) - Dialog publik yang digelar DPD KNPI Sulawesi Tenggara, tentang "Pemilihan Gubernur Langsung atau Melalui DPRD," menyimpulkan bahwa sebaiknya pemilihan tetap dipertahankan dan dilakukan secara langsung.

Dialog ini menghadirkan pembicara yakni wakil ketua DPD RI, Laode Ida, Anggota DPD RI, Jabbar Toba, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Khamis dan Anggota KPU Sultra, Eka Suaib, di Kendari, Sabtu (28/5).

Hampir semua pembicara menyajikan bahwa untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia, maka pemilihan gubernur harus dilakukan secara langsung.

"Dalam pengertian DPD RI, demokrasi itu adalah langsung, sehingga dikalangan DPD RI menyepakati bahwa pemilihan gubernur itu harus dilakukan secara langsung, bukan melalui DPRD," kata Jabar Toba, di Kendari, saat menjadi pembicara dalam dialog itu.

Menurut dia, untuk menjadikan pilkada bisa hemat, maka DPD menawarkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak untuk bupati, wali kota dan gubernur disuatu provinsi.

Pakar Hukum tata Negara, Margarito Khamis, mengatakan, adanya wacana pemilihan gubernur di DPRD yang didlakukan oleh pemerintah pusat merupakan upaya sabotase terhadap kebebasan berdemokrasi yang sudah dibangun selama ini.

Semenatra itu, Laode Ida, mengatakan, alasan pemerintah untuk mengubah kembali sistim pemilihan gubernur melalui DPRD adalah mengada-ada, tidak mendasar, bahkan menunjukan ketidak cerdasan dan ketidak kreatifan.

"Mungkin ini adalah kemalasan pemerintah dalam mencari untuk mengupayakan alternatif sebagai jalan keluar dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari kemajuan praktik demokrasi yang substansial," katanya.

Pantauan, semua peserta yang ikut dalam dialog itu mendukung masing-masing pernyataan para pembicara, yakni pemilihan gubernur harus tetap dilakukan secara langsung.

Ketua KNPI Sultra, Muhammad Endang, mengatakan, dialog ini merupakan upaya menjawab wacana yang berkembang saat ini yang digulirkan pemerintah pusat bahwa gubernur akan dipilih langsung atau melalui DPRD.

Kesimpulan ini akan disampaikan kepada semua pengambil kebijakan di negara ini, bahwa masyarakat Sultra, atau tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen daerah ini, mengambil kesimpulan dari wacana itu bahwa masyarakat Sultra tetap menginginkan pemilihan secara langsung. (A056/S016/K004)