Surabaya (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merestui Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk mencalonkan diri sebagai ketua dewan pimpinan daerah Partai Demokrat setempat dalam Musda pertengahan Juni mendatang.
"Saya sudah mendapat perintah dari Pak SBY selaku Ketua Dewan Pembina Demokrat dan Mas Anas (Anas Urbaningrum, Ketua Umum DPP Partai Demokrat)," kata Soekarwo di Surabaya, Sabtu.
Perintah tersebut disampaikan kedua pucuk pimpinan partai berlambang segitiga berlian itu secara lisan kepada Soekarwo di Jakarta, Rabu (25/5) malam.
"Saya ini tidak pernah meminta, tapi diminta sehingga saya siap untuk maju," kata anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu.
Selanjutnya, dia akan menggalang dukungan dari DPC-DPC Partai Demokrat yang tersebar di 38 kabupaten/kota di Jatim.
"Tidak semua pemilihan ketua parpol itu harus melalui voting, tapi bisa melalui musyawarah mufakat," katanya seraya berharap dirinya dipilih secara aklamasi dalam Musda yang bakal digelar bulan depan itu.
Sambil menggalang dukungan internal parpol, Soekarwo juga akan mendekati sejumlah pengurus parpol lain yang berjasa mengantarkannya meraih kursi Gubernur Jatim bersama Wagub Jatim Saifullah Yusuf dalam Pilkada Jatim 2008-2009 itu.
"Saya akan bicara dengan Kang Yoto (Suyoto, Ketua DPD PAN Jatim), Mas Sir (Sirmadji, Ketua DPD PDIP Jatim), dan Pak Martono (Ketua DPD Partai Golkar Jatim). Intinya tidak ada masalah dengan pencalonan saya," kata Gubernur.
Terkait penolakan sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) terkait pencalonannya itu, Soekarwo menyatakan tidak masalah karena semuanya sudah dikomunikasikan.
"Kami juga sudah meminta izin kepada pengurus teras PA-GMNI (Persatuan Alumni GMNI). Mereka juga setuju dengan pencalonan saya," kata Soekarwo yang juga Ketua Umum PA-GMNI itu.
Sebelumnya aktivis GMNI menentang pencalonan Soekarwo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim periode 2011-2016.
Aktivis GMNI merasa tersinggung dengan sikap Soekarwo itu lantaran yang memerintahkan pencalonannya adalah Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
"Kami dengan HMI sudah lama berbeda soal ideologi dan strategi politik, seharusnya Pak De Karwo peka terhadap persoalan ini. Kami menentang pencalonan itu karena beliau Ketua Umum PA-GMNI," kata mantan Ketua GMNI Cabang Surabaya, Jarot Hermansyah.
(M038/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011