Pejabat: Pemerintah Persatuan Palestina Dibentuk Dalam 10 Hari

Kota Gaza (ANTARA News) - Seorang pejabat senior di partai Presiden Palestina Mahmud Abbas, Fatah, Jumat (27/5), mengatakan pemerintah persatuan nasional akan dibentuk dalam waktu 10 hari.

Seorang anggota Komite Sentral Fatah, Nabil Shaath mengatakan pada suatu taklimat di Jalur Gaza setelah pertemuan dengan para pemimpin HAMAS bahwa pemerintah teknokrat Palestina akan dibentuk dalam waktu 10 hari.

""Pertemuan itu positif dan kami menekankan penerapan kesepakatan perujukan yang ditandatangani di Kairo, Mesir, pada 4 Mei, dan sebagai hasil dari kesepakatan tersebut, pemerintah itu akan dibentuk," kata Shaath kepada wartawan.

Fatah dan HAMAS (Haraqath Al-Muqawwamah Al-Islamiyah) sepakat untuk membentuk pemerintah sementara, menata-kembali pasukan keamanan dan memperbarui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), demikian antara lain isi kesepakatan perujukan tersebut.

"Dua pekan setelah pembentukan pemerintah, parlemen Palestina akan bersidang dan beberapa komite akan dibentuk guna melaksanakan kesepakatan itu," kata Shaath, yang tiba di Jalur Gaza pada Kamis (26/5).

Namun, ia tak bersedia mengungkapkan para calon di dalam pemerintah baru mendatang.

Sementara itu, Shaath mengatakan ia akan menyelenggarakan pembicaraan dengan perdana pemerintah pemerintah HAMAS, yang dibekukan, Ismail Haniya. Ia menambahkan, "Saya akan bertemu dengan Haniya, Ahad."

Shaath juga mengatakan ia memutuskan untuk tetap berada di Jalur Gaza. "Saya datang untuk memperbaiki dan mencat rumah saya dan saya akan membawa keluarga saya ke Jalur Gaza pekan depan," katanya.

Pada hari yang sama, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan.

Palestina tidak akan berusaha mengucilkan Israel di panggung internasional, tapi akan melaksanakan upaya sepihak mereka untuk memperoleh pengakuan negara oleh PBB kecuali pembicaraan dimulai lagi, demikian Xinhua-OANA melaporkan. (C003/A011/K004)