Jakarta (ANTARA) - Kabinet Mesir pada Kamis (23/12) menggelar rapat pertama di Ibu Kota Administratif Baru yang berlokasi di timur Kairo sebagai bagian dari transisi bertahap pemerintah ke kawasan itu pada akhir Desember.
"Rapat tersebut membahas tentang berkas politik, sosial dan ekonomi, serta perkembangan terbaru terkait COVID-19 dan upaya pemberian vaksin kepada warga," demikian pernyataan pemerintah Mesir.
Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengatakan pertemuan itu memberi pesan yang kuat kepada dunia bahwa Mesir melangkah dengan pasti menuju masa depan yang lebih baik meskipun di tengah tantangan.
Dia mengatakan sejumlah kementerian telah mendapat gedung baru, sebagai tempat untuk memulai operasional percontohan selama enam bulan ke depan.
Ibu kota administrasi baru Mesir yang berlokasi sekitar 50 km di sebelah timur ibu kota, Kairo, telah dibangun sejak 2015 di atas lahan seluas 714 km persegi.
Kawasan itu direncanakan dapat mengakomodasi 6,5 juta orang.
Pemerintah telah merencanakan untuk merelokasi sejumlah kementerian dan 52.300 pegawai pemerintah ke ibu kota baru pada pertengahan 2020, tetapi wabah pandemi COVID-19 menunda langkah tersebut.
"Pindah ke ibu kota baru bukan hanya transfer geografis, itu berarti perubahan menyeluruh pekerjaan administratif di pemerintahan dalam upaya mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan digitalisasi," kata Madbouly.
Pada November, Presiden Abdel Fattah Al-Sisi menginstruksikan pemerintah untuk mulai merelokasi pegawai publik ke distrik pemerintah di ibu kota baru untuk fase percobaan selama 6 bulan mulai Desember.
Penerjemah: Xinhua
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2021
