Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat, di Jeddah, Jumat, menyatakan sebagai ketua delegasi pemerintah RI dalam SOM soal TKI dengan pemerintah Saudi pada 28-29 Mei, pihaknya akan secara optimal mengarahkan tercapainya MoU terkait perbaikan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi.
Delegasi pemerintah Indonesia terdiri atas Kemenakertrans, Kemenlu, dan BNP2TKI sedangkan delegasi pemerintah Saudi dipimpin Menteri Tenaga Kerja Adel Mohammad Fakieh.
Menurut Jumhur, karena pertemuan SOM sangat penting artinya untuk bangsa dan khususnya TKI, maka delegasi Indonesia telah menyiapkan bahan tertulis guna mewujudkan MoU antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Apalagi, kata Jumhur, pihak Arab Saudi yang bersedia menggelar dan menjadi tuan rumah forum bersama SOM soal TKI itu juga memiliki pandangan yang luas terhadap permasalahan TKI di Arab Saudi, termasuk komitmen berikut kepeduliannya dalam memberi pelayanan yang baik pada TKI.
Momentum dan niat baik pemerintah Arab Saudi melalui penyelenggaraan SOM TKI ini tidak boleh dikecilkan perannya dengan mengurangi keinginan Indonesia terhadap adanya MoU, katanya.
"Jadi, bahan atau `draft` MoU akan kami dorong dalam forum SOM TKI ini, sehingga merupakan konsep penempatan dan perlindungan TKI ditawarkan kepada pemerintah Saudi untuk mendapatkan tanggapan serius," ujarnya.
Jumhur menyebutkan tawaran MoU sangat penting disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi agar SOM TKI menghasilkan agenda pemartabatan TKI dengan melibatkan Indonesia dan Arab Saudi, yang berakibat harkat TKI di Arab Saudi menjadi semakin baik serta mendapat perlindungan maksimal oleh kedua negara.(*)
(T.B009/A027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
