Jakarta (ANTARA News) - Rapat paripurna DPR, Kamis, yang dipimpin Ketua-nya Agung Laksono diwarnai interupsi sejumlah anggota Dewan dari beberapa fraksi yang mendesak pimpinan Dewan untuk mengambil keputusan sesegera mungkin mengenai masalah impor beras. Hasto Kristanto dari Fraksi PDIP mengatakan DPR harus memanfaatkan rapat paripurna untuk mengambil keputusan mengenai sikap DPR tentang perlu tidaknya pemerintah mengimpor beras dalam waktu dekat ini. "Soal impor beras ini sebaiknya diputuskan sekarang lewat voting dan tidak perlu menunggu keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR," kata Hasto. Menurut Hasto, sikap DPR terhadap kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras harus dikeluarkan sesegera mungkin karena jika diputuskan lewat Bamus bisa terlambat dan pemerintah keburu mengimpor beras. Anggota DPR dari Fraksi PAN Dradjad Wibowo juga mengatakan, perlunya memanfaatkan forum rapat paripurna untuk memutuskan masalah-masalah krusial. Dradjad mengatakan, karena rapat paripurna tidak digunakan untuk mengambil keputusan penting melalui voting, maka banyak anggota DPR yang tidak hadir dalam rapat paripurna. Menurut dia, rapat paripurna juga perlu dimanfaatkan untuk membuka peluang bagi anggota DPR mengambil langkah-langkah politik yang sifatnya mendesak. Dradjad mengusulkan agar DPR menunda realisasi anggaran Departemen Perdagangan sebagai sanksi atas dilakukannya impor beras yang belum mendapatkan persetujuan DPR. "Belum ada urgensi saat ini untuk mengimpor beras," kata Dradjad. Menanggapi interupsi tersebut, Ketua DPR Agung Laksono tetap pada pendirian semula bahwa soal beras tidak akan diputuskan dalam rapat paripurna melalui voting tetapi akan diserahkan kepada Bamus untuk dibahas sebagaimana tata tertib yang berlaku selama ini.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
