Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, perintah itu disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada enam gubernur yang menghadiri rapat kabinet paripurna membahas masalah kemacetan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Enam kepala daerah yang menghadiri rapat itu adalah gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali.
"Untuk transportasi, arahan Presiden agar rencana pemerintah daerah disinkronkan dengan master plan (rencana induk) perencanaan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia," ujarnya.
Untuk itu, Hatta mengatakan, pemerintah daerah harus menciptakan iklim investasi yang baik agar program pembangunan tidak bergantung pada dana APBN, melainkan bisa melalui partisipasi swasta dan BUMN.
Pemerintah, lanjut dia, siap memberikan insentif fiskal bagi swasta yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.
"Kita upayakan lima sampai 10 tahun lagi program-program yang dipresentasikan gubernur bisa direalisasikan," ujar Hatta.
Dalam rapat kabinet paripurna, masing-masing gubernur menyajikan solusi mengatasi kemacetan di wilayah mereka.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memaparkan rencana pembangunan Mass Rapid Transport, enam ruas jalan tol, serta pembangunan jalur kereta api ke bandara. Sedangkan Jawa Barat menyajikan pembangunan jalan tol dan jaringan kereta api. Sementara itu, Bali sedang mengkaji pembangunan jalur kereta api serta jalan layang di atas laut untuk akses ke bandara.(*)
(T.D013*F008/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
