Ini sama saja sabotase terhadap ekonomi nasional dan program pemerintah. Mereka harus dihukum seberat-beratnyaJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberantas perdagangan valuta asing (forex/foreign exchange) nakal yang bergerak di daerah-daerah dan menyusahkan masyarakat.
"Ini akan melemahkan ketahanan nasional dan makin memiskinkan masyarakat,” kata Rachmat Gobel melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal itu diungkapkannya pada sosialisasi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Gorontalo, Rabu (22/12), yang diselenggarakan Bank Indonesia.
Pada ajang tersebut ia mengatakan telah mendapat banyak laporan terkait maraknya perdagangan valuta asing atau forex nakal di daerah-daerah yang menjanjikan keuntungan tinggi berkisar 20-40 persen dari uang yang disetorkan ke pialang.
"Awalnya mereka benar, kasih untung. Sehingga ada kepercayaan dan menambah setoran dananya, setelah itu mereka kabur,” ujar Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang industri dan Pembangunan (Korinbang) itu.
Cara operasinya, kata dia, biasanya pialang forex menggaet tokoh-tokoh masyarakat dan menggandeng oknum-oknum di pemerintah maupun oknum aparat sebagai pemancing dan pembentuk kepercayaan publik.
"Setelah berhasil ngendon di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu dan telah terhimpun dana ratusan miliar atau triliunan rupiah, mereka lalu kabur,” kata Rachmat Gobel.
Yang membuat Gobel makin miris adalah karena para pialang atau broker forex nakal ini juga memanfaatkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digencarkan pemerintah untuk memberantas kemiskinan dan membangun pemerataan ekonomi dengan bunga rendah.
"Para pedagang Forex nakal ini akan ikut membantu masyarakat untuk mendapatkan KUR. Mereka umumnya petani, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro dan kecil. Setelah KUR cair, uangnya mereka ambil untuk bisnis forex, yang kemudian dibawa kabur," katanya.
Karena itu ia meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum menangkap jaringan forex nakal yang bergerak di daerah-daerah.
"Ini sama saja sabotase terhadap ekonomi nasional dan program pemerintah. Mereka harus dihukum seberat-beratnya,” ujar Rachmat Gobel.
Diakui mantan Menteri Perdagangan itu, perdagangan forex berada dalam kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang ada di Kementerian Perdagangan.
Rachmat Gobel mengimbau masyarakat agar jangan mudah tergiur oleh iming-iming dan harapan palsu yang menjanjikan keuntungan tinggi, meskipun di situ ada tokoh atau oknum pejabat.
"Carilah uang dengan cara berkeringat. Bukan bertelur uang yang ujungnya menyengsarakan rakyat. Manfaatkan uang dengan berusaha, bukan dengan duduk-duduk lalu uang akan datang sendiri. Mari berdagang yang konkret-konkret saja, juga bertani, beternak, atau membuat usaha rumahan. Asal ditekuni dengan sungguh-sungguh dan dengan cara yang benar nanti juga akan besar,” kata Rachmat Gobel.
Baca juga: Rachmat Gobel sebut BSPS atasi masalah perumahan di daerah
Baca juga: Wakil Ketua DPR: PMN harus jadi pendongkrak investasi dan industri
Baca juga: Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel ajak UMKM gunakan QRIS
Pewarta: Risbiani Fardaniah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
