Semua temuan tersebut, lanjut Sigit ada penjelasannya dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jakarta (ANTARA News)- Dirut Bank BNI Sigit Pramono mengatakan penyimpangan yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan Bank BNI tahun anggaran 2003 dan 2004 lebih banyak merupakan kesalahan administrasi yang sudah ditangani dan dapat dipertanggungjawabkan. "Temuan-temuan tersebut derajat persoalannya berbeda-beda. Misalnya dari 76 temuan di bidang kredit banyak yang merupakan masalah administrasi dan beberapa sudah menjadi temuan internal BNI," kata Sigit di Jakarta, Rabu. Semua temuan tersebut, lanjut Sigit ada penjelasannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta telah dilakukan berbagai langkah perbaikan, misalnya kasus Industrie Badja Garuda (IBG) sudah ditangani Kejaksaan. Sedangkan, mengenai kasus Pasaraya Toserjaya merupakan sindikasi dengan Bank Mandiri dan BRI, kreditnya dalam posisi macet, dan oleh sindikasi diputuskan untuk diserahkan pada Ditjen Lelang dan Piutang Negara Depkeu. Sementara mengenai kredit ke Rio Tinto European Holdings, lanjut Sigit, akan segera diselesaikan pada akhir Januari ini. Mengenai penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa, Sigit menjelaskan telah mengadakan berbagai perbaikan pengadaan di antaranya perbaikan prosedur pengadaan. "Yang penting dari semua temuan tersebut, bisa diberikan penjelasan mengapa demikian," kata Sigit. Sebelumnya, BPK dalam jumpa persnya Rabu siang menjelaskan mengenai temuan 97 penyimpangan yang dilakukan PT BNI Tbk dalam pengelolaan kredit dan pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran (TA) 2003 dan 2004. Anggota Bintama V BPK, Udju Djuhaeri mengatakan, dari jumlah kredit yang diberikan dalam neraca BNI per 31 Desember 2004 sebesar Rp57,8 triliun, BPK melakukan uji petik atas kredit sebesar Rp20,5 triliun dan menemukan jumlah kredit yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet mencapai Rp2,6 triliun atau 4,60 persen dari jumlah kredit. Dari 76 temuan di bidang kredit, BPK mencatat beberapa permasalahan yang menonjol antara lain pemberian kredit kepada PT Industries Badja Garuda (PT IBG) sebesar Rp182,91 miliar, kredit kepada PT Pasaraya Toserjaya (Alatief Group) sebesar Rp63,07 miliar, deposit agreement BNI cabang London dengan Rio Tinto European Holdings sebesar 43,85 juta dolar AS dan pemberian notes dari Parmalat sebesar dua juta dolar AS. Sedangkan untuk realisasi belanja barang dan jasa BNI pada 2003 dan 2004 masing-masing sebesar Rp1,02 triliun dan Rp1,01 triliun, BPK melakukan pemeriksaan secara uji petik sebesar Rp251,07 miliar atau 24,44 persen dari realisasi belanja barang dan jasa 2003 dan Rp563,7 miliar atau 55,47 persen dari realisasi 2004. Dari uji petik itu didapatkan 21 temuan, antara lain pengadaan perangkat komunikasi VSAT (Very Small Aperture Terminal) dari Koperasi Swadharma senilai Rp216,64 miliar, pengadaan perlengkapan komputer (PC, PC server, dan SVS PC Server) senilai Rp86,46 miliar, dan pengadaan ATM senilai Rp133,89 miliar.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
