BNI -Taspen Kerjasama Pembayaran Pensiunan

Jakarta (ANTARA News) - Bank Negara Indonesia (BNI) dan PT Taspen melakukan kerja sama dalam pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, dan Pensiun melalui rekening BNI secara nasional.

"Dengan adanya kerja sama ini BNI melakukan terobosan layanan penyederhanaan sistem layanan dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi sehingga memungkinkan PT Taspen untuk dapat mengakses layanan dengan mudah di kantor-kantor cabang," kata Direktur Utama BNI, Gatot M Suwondo usai penandatanganan kerja sama dengan PT Taspen di Jakarta, Rabu.

Gatot mengatakan, salah satu kemudahan dan kenyamanan layanan yang diberikan adalah penerapan aplikasi E-Dapem.

Aplikasi ini digunakan untuk melakukan pertukaran data berisi Daftar Pembayaran (Dapem) yang selama ini dilakukan manual ditingkatkan dalam bentuk data elektronik.

Direktur Utama PT Taspen Agus Haryanto mengatakan, saat ini, PT Taspen memiliki 2,2 juta peserta yang menerima dana pensiun.

Agus mengharapkan peserta Taspen mendapatkan manfaat proses pembayaran yang lebih cepat, pasalnya proses pembayaran Tabungan Hari Tua, Tabungan Hari Tua Multiguna, dan Pensiunan melalui rekening BNI dapat dilakukan secara realtime.

"Penarikan dana dapat dengan mudah dilakukan di seluruh kantor BNI yang tersebar di seluruh Indonesia," katanya.

Gatot yang juga Ketua Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) dalam kesempatan itu mendesak penerapan azas resiprokal antara bank lokal dan bank asing segara dilaksanakan, pasalnya sudah beberapa tahun Himbara memperjuangkan azas resiprokal tetapi tidak direspon dengan baik.

"Selama ini kita susah sekali mau buka cabang di luar negeri, sementara bank mereka gampang sekali buka cabang di Indonesia sampai ke daerah-daerah," katanya.

Untuk itu, lanjut Gatot, Himbara menyambut baik respon dari DPR yang akan membahas mengenai aturan kepemilikan bank asing di Indonesia dikaitkan dengan azas resiprokal.

Menurut dia, saat ini posisi Indonesia sangat kuat, terlebih sudah menjadi anggota G-20.

"Dulu memang posisi kita lemah, tetapi posisi kita sekarang kuat dan harus ada yang berani untuk memperjuangkan azas resiprokal. Kita berharap respon positif DPR juga akan direspon positif oleh pemerintah," katanya.(*)

(T. D012/S019)